Ekonomi Tumbuh, Strategi Diperkuat: Mataram Menata Jalan Turunkan Pengangguran

CERAKEN.ID —  Upaya menekan tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan bukan perkara sederhana. Ia menuntut ketepatan kebijakan, kecepatan adaptasi, dan kekuatan kolaborasi lintas sektor.

Hal inilah yang menjadi sorotan utama H. Mohan Roliskana saat memaparkan strategi dan inovasi Pemerintah Kota Mataram dalam forum bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, yang digelar secara virtual dari Command Center Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (1/04/2026).

Forum tersebut menjadi bagian dari agenda nasional apresiasi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam dimensi penurunan pengangguran. Di hadapan panelis dan pemangku kepentingan, Wali Kota menegaskan bahwa arah kebijakan ketenagakerjaan Kota Mataram tidak lagi bersifat konvensional, melainkan bergerak menuju pendekatan yang adaptif, terukur, dan berdampak langsung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam paparan bertajuk “Ekonomi Kota Tumbuh Berkualitas Atasi Pengangguran”, H. Mohan Roliskana menggambarkan dinamika Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,43 persen. Angka ini menjadi indikator positif, namun di saat yang sama menghadirkan tantangan tersendiri akibat derasnya arus urbanisasi dan peningkatan jumlah angkatan kerja.

Data tahun 2025 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Mataram berada di angka 4,80 persen. Meski sedikit di atas rata-rata provinsi dan nasional, tren penurunan yang konsisten menjadi sinyal optimisme bahwa langkah-langkah yang ditempuh mulai menunjukkan hasil.

Persoalan utama yang dihadapi, sebagaimana diungkapkan dalam forum tersebut, adalah ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kelompok yang cukup terdampak, di tengah dominasi sektor jasa dan perdagangan yang menuntut keterampilan spesifik dan adaptif.

Menjawab tantangan itu, Pemerintah Kota Mataram menjadikan isu pengangguran sebagai prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Fokus kebijakan diarahkan pada dua hal utama: memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Langkah konkret pun digulirkan. Revitalisasi sektor pariwisata dan perdagangan dilakukan sebagai motor penggerak ekonomi.

Di sisi lain, penguatan UMKM didorong melalui pelatihan, bantuan peralatan, hingga akses pasar. Program magang dan sertifikasi kompetensi juga diperluas, terutama bagi lulusan SMK, guna menjembatani kebutuhan industri dengan kesiapan tenaga kerja.

Tak hanya itu, sistem bursa kerja diperkuat melalui pemanfaatan platform digital nasional, sekaligus membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha agar penyerapan tenaga kerja lokal semakin optimal. Pendekatan berbasis data dan teknologi menjadi fondasi dalam merancang kebijakan yang lebih presisi.

Sepanjang 2025, sebanyak 2.956 peserta telah mengikuti pelatihan kerja melalui 64 kegiatan yang dilaksanakan oleh 12 Organisasi Perangkat Daerah. Program ini didukung anggaran sebesar Rp22,9 miliar dengan tingkat realisasi mencapai 93,02 persen, sebuah capaian yang menunjukkan komitmen sekaligus kapasitas implementasi pemerintah daerah.

Ke depan, target peningkatan jumlah peserta pelatihan dan penempatan kerja akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan strategis, mulai dari kemudahan perizinan bagi perusahaan padat karya, stimulus kewirausahaan, hingga penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai peta jalan jangka panjang.

Landasan regulasi turut diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan Tenaga Kerja, yang mendorong perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 60 persen. Kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Apresiasi atas langkah-langkah tersebut disampaikan oleh Tomy Bawulang dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ia menilai pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram telah menunjukkan integrasi kebijakan dari hulu hingga hilir, sebuah prasyarat penting dalam penanganan pengangguran yang berkelanjutan.

Tahapan berikutnya, pihak BSKDN akan melakukan verifikasi lapangan untuk melihat secara langsung implementasi kebijakan tersebut. Proses ini menjadi bagian dari mekanisme evaluasi nasional dalam mengukur efektivitas program daerah.

Bagi H. Mohan Roliskana, keberhasilan menurunkan pengangguran bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Di tengah tantangan global yang kian kompleks, Mataram memilih untuk tidak sekadar bertahan, tetapi berbenah. Dari ruang virtual hingga kebijakan nyata di lapangan, upaya membangun ekonomi yang tumbuh berkualitas terus diikhtiarkan dengan harapan, setiap pertumbuhan mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi warganya.(*)