CERAKEN.ID — Transformasi digital tidak lagi sekadar berbicara tentang aplikasi dan jaringan internet. Di era pemerintahan berbasis data, digitalisasi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan publik berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Di tengah percepatan agenda digital nasional, Kota Mataram kembali memperoleh kepercayaan strategis dari pemerintah pusat dengan ditunjuk sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi proyek percontohan percepatan transformasi digital bantuan sosial (bansos).
Penunjukan ini menempatkan Mataram pada posisi penting sebagai laboratorium nasional dalam menguji model baru penyaluran bantuan sosial yang mengandalkan integrasi data, identitas digital, dan sistem keuangan negara. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi pengakuan atas kesiapan daerah dalam mengadopsi inovasi teknologi untuk pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ekosistem Digital yang Dianggap Siap
Penunjukan Mataram bukanlah keputusan yang lahir secara kebetulan. Pemerintah pusat menilai kota ini memiliki ekosistem digital yang relatif matang, mulai dari infrastruktur teknologi, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, hingga tingkat literasi digital masyarakat yang terus berkembang.
Dalam pemaparannya di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Kamis (18/6), Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menegaskan bahwa kesiapan tersebut menjadi alasan utama Mataram dipilih sebagai daerah percontohan.
“Kota Mataram dipilih menjadi pilot project karena karakteristik kota ini yang relatif telah memiliki akses dan aktivitas digital yang terbentuk dengan baik. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakatnya juga dinilai cukup siap untuk mendukung implementasi program transformasi digital bantuan sosial ini,” ujar Cahyono.
Program ini mengintegrasikan tiga pilar utama, yakni aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan. Integrasi tersebut diharapkan mampu menciptakan mekanisme penyaluran bantuan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan minim kesalahan data maupun duplikasi penerima manfaat.
Dari Data Terpadu Menuju Bantuan Tepat Sasaran
Lebih dari sekadar digitalisasi administrasi, program ini dirancang untuk menjawab persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial. Selama ini, tantangan seperti ketidaktepatan data penerima, keterlambatan distribusi, hingga potensi tumpang tindih bantuan masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah.
Melalui integrasi sistem digital, pemerintah berupaya membangun tata kelola perlindungan sosial yang lebih presisi. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan dan penyaluran bantuan.
Menurut Cahyono, keberhasilan implementasi di Mataram akan menjadi referensi penting bagi pengembangan sistem serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa transformasi digital benar-benar mampu menjawab isu mendasar seperti perlindungan privasi data, transparansi, dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan sosial.
Momentum Menuju Kota Pelayanan Cerdas
Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat disambut positif oleh Pemerintah Kota Mataram. Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menilai penunjukan tersebut merupakan pengakuan atas konsistensi daerah dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.
“Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak secara cepat, tepat, dan transparan,” kata Mohan Roliskana.
Menurutnya, digitalisasi bansos bukan semata perubahan sistem administrasi, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi digital, kami berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Masyarakat memperoleh kemudahan, sementara pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program bantuan sosial,” lanjutnya.
Pemerintah pusat menargetkan implementasi awal program dimulai pada pekan pertama Juli 2026. Perkembangannya bahkan direncanakan mendapat perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari agenda besar percepatan transformasi digital nasional.
Bagi Mataram, momentum ini lebih dari sekadar penunjukan proyek percontohan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kesiapan digital daerah dapat menjadi penggerak lahirnya pelayanan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Dari kota di ujung barat Nusa Tenggara Barat ini, model baru penyaluran bantuan sosial nasional mulai dirancang—sebuah langkah menuju masa depan perlindungan sosial yang semakin cerdas, terintegrasi, dan terpercaya. (*)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: ppid.mataram.kota.go.id
