CERAKEN.ID — Beberapa waktu terakhir, suasana di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram tampak berbeda. Ruang-ruang rapat yang biasanya dipenuhi pembahasan teknis pelayanan digital kini juga menjadi tempat bertemunya berbagai kalangan yang datang untuk belajar.
Mahasiswa, anggota legislatif, pemerintah daerah, hingga perwakilan pemerintah provinsi silih berganti berkunjung. Mereka tidak datang untuk seremoni semata, melainkan ingin melihat lebih dekat bagaimana Kota Mataram membangun transformasi digital pemerintahan yang dianggap berhasil menghadirkan pelayanan publik lebih efektif dan adaptif.
Pada 12 Mei 2026, mahasiswa Universitas Nahdlatul Wathan Mataram melakukan kunjungan pembelajaran. Disusul rombongan DPRD Kota Batu, Malang, pada 20 Mei 2026 yang melakukan studi tiru pengembangan layanan digital pemerintahan.
Kemudian Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga datang pada 21 Mei 2026 untuk menjajaki kolaborasi dan pertukaran pengalaman dalam pengembangan ekosistem digital pemerintahan.
Di bawah kepemimpinan H. M. Ramadhani, Diskominfo Kota Mataram perlahan menjelma bukan sekadar institusi birokrasi teknis, tetapi ruang belajar bersama tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
Namun di balik apresiasi dan kunjungan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih penting: apa saja yang harus dijaga dan terus ditingkatkan agar capaian itu tidak berhenti sebagai tren sesaat, melainkan benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat?
Menjaga Kepercayaan Melalui Pelayanan yang Relevan
Hal paling mendasar yang perlu dijaga adalah relevansi pelayanan publik itu sendiri. Sebab keberhasilan transformasi digital bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat, melainkan dari seberapa jauh masyarakat benar-benar merasa terbantu.
Dalam banyak kasus, digitalisasi pemerintahan sering berhenti pada simbol modernisasi administratif. Aplikasi bertambah, sistem dibuat semakin kompleks, tetapi warga justru kesulitan mengakses layanan.
Kota Mataram sejauh ini dinilai berhasil menjaga arah transformasi digital agar tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan informasi, tata kelola pemerintahan, dan pengembangan sistem berbasis elektronik diarahkan untuk menciptakan akses yang lebih cepat, transparan, dan efisien.
“Transformasi digital harus selalu berpijak pada kepentingan masyarakat. Teknologi bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk memperkuat kualitas pelayanan publik,” ujar H. M. Ramadhani dalam salah satu kesempatan diskusi.
Karena itu, ke depan yang perlu dijaga bukan hanya sistem teknologinya, tetapi juga sensitivitas pemerintah membaca kebutuhan warga. Sebab teknologi akan kehilangan makna ketika ia tidak lagi mampu menjawab persoalan riil masyarakat sehari-hari.
Infrastruktur Digital dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kunjungan dari berbagai daerah memperlihatkan bahwa Diskominfo Kota Mataram mulai dipandang sebagai salah satu contoh praktik baik pengelolaan layanan digital daerah. Tetapi keberhasilan semacam itu hanya dapat bertahan jika dibangun di atas infrastruktur dan sumber daya manusia yang terus berkembang.
Perubahan teknologi berlangsung sangat cepat. Sistem yang relevan hari ini dapat menjadi usang dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, penguatan infrastruktur digital menjadi kebutuhan penting agar pelayanan tetap stabil, aman, dan mudah diakses masyarakat.
Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia juga menentukan keberlanjutan transformasi digital. Pemerintahan digital tidak cukup hanya memiliki perangkat teknologi modern, tetapi juga aparatur yang mampu berpikir adaptif, kreatif, dan terbuka terhadap perubahan.
Kehadiran mahasiswa Universitas Nahdlatul Wathan Mataram menjadi sinyal penting bahwa ruang pembelajaran digital perlu terus dibangun sejak dini. Sebab masa depan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kesiapan generasi muda memahami ekosistem teknologi dan informasi.
Dalam konteks itu, Diskominfo tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga berpotensi menjadi ruang literasi digital masyarakat.
Dari Ruang Birokrasi Menuju Ekosistem Kolaborasi
Kedatangan DPRD Kota Batu, Pemerintah Kabupaten Karangasem, hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperlihatkan satu perubahan penting dalam tata kelola pemerintahan modern: daerah tidak lagi bekerja sendiri-sendiri.
Transformasi digital mendorong lahirnya pola pembangunan berbasis kolaborasi. Daerah saling belajar, bertukar pengalaman, bahkan mulai membuka peluang pengembangan sistem bersama seperti konsep super app pelayanan publik terintegrasi.
Hal ini menjadi penting karena tantangan pemerintahan digital ke depan semakin kompleks. Mulai dari keamanan data, perlindungan privasi masyarakat, integrasi layanan, hingga kesenjangan literasi digital di tengah masyarakat.
Karena itu, area penting yang perlu dijaga oleh Diskominfo Kota Mataram adalah kemampuan membangun jejaring kolaborasi tanpa kehilangan orientasi pelayanan publik.
Keterbukaan terhadap pembelajaran, inovasi, dan pertukaran gagasan harus tetap berjalan seiring dengan penguatan tata kelola yang sehat. Sebab sebuah institusi akan kehilangan relevansinya ketika berhenti belajar.
Fenomena Diskominfo Kota Mataram yang kini menjadi ruang belajar bersama sesungguhnya memperlihatkan sesuatu yang lebih besar: bahwa birokrasi dapat berubah menjadi ruang pengetahuan ketika dijalankan dengan visi pelayanan dan keterbukaan terhadap perubahan.
Dan mungkin, di situlah tantangan terbesarnya ke depan. Bukan hanya mempertahankan citra sebagai daerah yang inovatif, tetapi memastikan bahwa setiap inovasi benar-benar tumbuh untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar untuk mendapatkan pengakuan. (aks)
Editor : ceraken editor
