CERAKEN.ID — Di tengah dunia yang semakin bergejolak, stabilitas ekonomi menjadi kata kunci yang terus diuji. Ketegangan geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga dinamika perdagangan global menciptakan ketidakpastian yang tidak mudah diprediksi.
Namun di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa fondasi ekonomi nasional masih cukup kuat untuk menahan berbagai tekanan eksternal.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, dalam Rapat Pimpinan Nasional PB Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) yang digelar di Jakarta, 5 Maret 2026. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dan mampu bertahan di tengah tekanan global yang meningkat.
Menurutnya, indikator utama ekonomi nasional masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi berada dalam kendali, sementara defisit fiskal masih berada di bawah batas yang ditetapkan undang-undang.
“Fundamental ekonomi kita masih kuat dan resilient. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan defisit fiskal masih di bawah batas yang ditetapkan undang-undang,” ujarnya.
Penegasan tersebut menjadi penting mengingat meningkatnya ketegangan geopolitik dunia yang berpotensi memicu lonjakan harga energi, terutama minyak mentah. Kenaikan harga minyak kerap menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas fiskal banyak negara, terutama yang memiliki ketergantungan terhadap impor energi.
Namun, pemerintah Indonesia menilai ruang fiskal masih cukup kuat untuk mengantisipasi skenario tersebut. Juda menjelaskan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirancang secara hati-hati sekaligus fleksibel agar mampu menghadapi berbagai kemungkinan.
Menurutnya, fiskal Indonesia masih mampu mengantisipasi kenaikan harga minyak hingga kisaran 80 hingga 90 dolar Amerika Serikat per barel, dengan defisit yang tetap dijaga di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Di sisi lain, kinerja ekonomi domestik juga menunjukkan tren yang relatif positif. Sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sekitar 5,11 persen. Bahkan pada triwulan IV, pertumbuhan mencapai sekitar 5,39 persen, menunjukkan adanya momentum pemulihan yang terus bergerak.
Yang tak kalah penting adalah disiplin fiskal yang tetap dijaga. Defisit anggaran pada tahun tersebut berada di kisaran 2,92 persen dari PDB, masih berada di bawah batas maksimal 3 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Indikator lain yang turut mencerminkan kesehatan ekonomi nasional adalah rasio utang pemerintah terhadap PDB. Saat ini, rasio tersebut berada di kisaran 40 persen—jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang diperbolehkan undang-undang.
Bagi Juda, angka tersebut menunjukkan bahwa posisi fiskal Indonesia relatif lebih aman dibandingkan sejumlah negara lain dengan peringkat kredit yang setara. Artinya, Indonesia masih memiliki ruang untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.
Namun, tantangan jangka panjang tetap membayangi. Indonesia sedang berada dalam fase penting perjalanan ekonominya, terutama dalam upaya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran 5.000 dolar Amerika Serikat per tahun. Sementara standar negara maju umumnya berada di atas 13.000 dolar per kapita.
Perbedaan yang cukup jauh tersebut menuntut percepatan pertumbuhan ekonomi dalam dua dekade mendatang. Momentum bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga sekitar tahun 2035–2040 menjadi peluang yang tidak boleh disia-siakan.
Dalam periode tersebut, jumlah penduduk usia produktif akan jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Jika dikelola dengan baik melalui pendidikan, lapangan kerja, dan produktivitas ekonomi, kondisi ini dapat menjadi motor pertumbuhan yang sangat kuat.
Namun jika kesempatan tersebut terlewatkan, Indonesia justru berisiko menghadapi fenomena yang dikenal sebagai “tua sebelum kaya”—ketika populasi menua sebelum ekonomi benar-benar mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi.
Karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang, bahkan hingga kisaran 8 persen. Target tersebut dianggap penting untuk mempercepat transformasi ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Upaya tersebut juga tercermin dalam perencanaan APBN 2026 yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan jangka panjang. Pemerintah memperkirakan total belanja negara mencapai sekitar Rp3.847 triliun, dengan penerimaan negara sekitar Rp3.153 triliun.
Dengan struktur tersebut, defisit anggaran tetap dijaga pada kisaran 2,68 persen dari PDB—masih berada dalam koridor disiplin fiskal yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada awal tahun 2026. Momentum bulan Ramadhan dan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) diperkirakan dapat mendorong aktivitas konsumsi masyarakat.
Dengan dukungan faktor tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026 dapat melampaui capaian akhir tahun sebelumnya, dengan baseline pertumbuhan sekitar 5,5 persen.
Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka-angka makro seperti defisit, utang, atau pertumbuhan. Ia juga menyangkut kepercayaan—bahwa negara mampu mengelola sumber dayanya dengan bijak, sekaligus menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.
Di tengah dunia yang terus berubah, arah pembangunan ekonomi Indonesia tetap bertumpu pada satu hal: menjaga keseimbangan antara kehati-hatian fiskal dan keberanian untuk melangkah lebih jauh menuju cita-cita menjadi negara maju pada 2045.**
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: kemenkeu.go.id
