CERAKEN.ID — Lapangan Sangkareang, Kota Mataram, Senin pagi (27/04/2026), dipenuhi suasana khidmat saat upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX digelar. Di tengah barisan peserta upacara yang berdiri tertib, pesan besar tentang masa depan pembangunan Indonesia kembali ditegaskan: kemajuan bangsa tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah pusat, melainkan harus dibangun melalui sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah.
Pesan itu datang dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, melalui sambutan yang dibacakan oleh Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, selaku Inspektur Upacara. Dalam amanat tersebut, Tito menegaskan bahwa sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan nasional.
Otonomi daerah, menurutnya, bukan sekadar pembagian kewenangan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar pembangunan nasional tidak akan dapat tercapai secara optimal. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama,” tegasnya.
Pernyataan itu bukan sekadar formalitas upacara tahunan. Di tengah tantangan global, ketimpangan antarwilayah, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi, hubungan antara pusat dan daerah menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan benar-benar sampai kepada masyarakat.
Daerah Bukan Sekadar Pelaksana
Dalam praktiknya, pemerintah daerah tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat. Lebih dari itu, daerah harus menjadi mitra aktif dalam merancang pembangunan berdasarkan potensi lokal, kebutuhan masyarakat, serta karakter wilayah masing-masing.
Pendekatan ini menjadi penting karena Indonesia bukan negara dengan satu wajah. Setiap daerah memiliki persoalan, kekuatan, dan tantangan yang berbeda. Apa yang efektif di satu wilayah belum tentu relevan di wilayah lain.
Karena itu, pembangunan tidak bisa dijalankan dengan pola seragam. Pemerintah daerah harus diberi ruang untuk berinovasi, sekaligus tetap berada dalam koridor kebijakan nasional yang terintegrasi.
Dalam sambutan tersebut juga ditekankan bahwa pelayanan dasar harus menjadi prioritas utama. Pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, hingga perlindungan sosial merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi secara merata.
Otonomi daerah, pada akhirnya, diuji bukan dari banyaknya regulasi yang dibuat, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.
Pengurangan ketimpangan antarwilayah juga menjadi perhatian penting. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal terlalu jauh hanya karena lemahnya koordinasi atau tidak tepatnya arah kebijakan.
Reformasi Birokrasi dan Efisiensi Anggaran
Selain pelayanan publik, Mendagri juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil. Birokrasi tidak boleh berhenti pada urusan administratif semata, tetapi harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, efektif, dan responsif.
Pemanfaatan teknologi serta inovasi daerah menjadi salah satu jalan untuk mempercepat transformasi tersebut. Pemerintahan modern menuntut aparatur yang adaptif, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Birokrasi yang lambat, berbelit, dan hanya sibuk pada prosedur internal sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang sederhana, pasti, dan berdampak langsung.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat kemandirian fiskal. Ketergantungan penuh pada pusat harus mulai dikurangi melalui penguatan potensi ekonomi daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta kolaborasi lintas wilayah.
Kerja sama antar daerah dinilai penting, terutama dalam menghadapi persoalan strategis seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, hingga pengembangan ekonomi kawasan.
Tito juga mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah mengedepankan prinsip efisiensi, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan seremonial seperti Hari Otonomi Daerah.
Kegiatan, menurutnya, harus dilaksanakan secara sederhana, tidak berlebihan, dan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap penggunaan anggaran harus memberikan nilai tambah yang jelas bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” demikian amanat Mendagri yang dibacakan Wali Kota Mataram.
Pesan ini menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari kemegahan acara, tetapi dari kualitas pelayanan yang dirasakan rakyat.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 bukan hanya agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk menata kembali arah pemerintahan daerah.
Otonomi daerah harus terus dijaga sebagai ruang lahirnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Ketika pusat dan daerah berjalan seirama, pembangunan tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga adil dan merata.
Di situlah makna sesungguhnya dari otonomi: bukan sekadar kewenangan, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap daerah tumbuh, setiap masyarakat terlayani, dan setiap kebijakan benar-benar sampai pada tujuan akhirnya—kesejahteraan rakyat.(*)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun ppid kota mataram
