CERAKEN.ID — Minggu pagi, 26 April 2026, kawasan Car Free Day di Jalan Udayana, Mataram, tidak hanya dipenuhi warga yang berolahraga atau menikmati akhir pekan.
Di ruang publik yang akrab itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi NTB dan Program SIAP SIAGA menghadirkan sebuah pesan yang jauh lebih penting dari sekadar rutinitas hari libur: keselamatan harus dipersiapkan, bukan ditunggu.
Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mengingatkan masyarakat bahwa hidup di wilayah seperti Lombok berarti hidup berdampingan dengan risiko.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gempa bumi, banjir, tsunami, hingga letusan gunung berapi bukanlah kemungkinan yang jauh, melainkan bagian dari sejarah yang nyata dan ancaman yang selalu mungkin datang kembali. Dalam konteks itulah, kesiapsiagaan bukan pilihan, melainkan kebutuhan.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menyampaikan pesan yang sederhana namun sangat kuat. Ia membandingkan dua peristiwa besar: tsunami Jepang tahun 2011 dan tsunami Aceh tahun 2004 .
Jepang, sebagai negara padat penduduk dengan kota-kota modern, kehilangan sekitar sebelas ribu jiwa. Sementara Aceh, dengan kepadatan yang jauh lebih rendah, mencatat korban hingga seratus sembilan puluh ribu jiwa. Perbedaan itu, menurutnya, bukan semata soal teknologi atau infrastruktur, melainkan soal kesiapsiagaan.
“Yang berbeda adalah kesiapsiagaannya,” ujarnya.
Di Jepang, simulasi bencana dilakukan secara rutin. Anak-anak sekolah dasar hingga orang tua terbiasa menghadapi skenario kebencanaan. Mereka berlatih secara berkala, baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan. Sistem itu membentuk refleks kolektif: ketika bencana datang, masyarakat tidak panik karena mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan.
Sebaliknya, di banyak tempat di Indonesia, termasuk NTB, budaya kesiapsiagaan belum tumbuh kuat. Simulasi masih dianggap kegiatan seremonial, bukan kebutuhan sosial. Sistem belum sepenuhnya terbentuk, sementara kesadaran publik masih sering muncul hanya setelah bencana terjadi.
Belajar dari Risiko, Bukan dari Korban
Pulau Lombok adalah wilayah yang indah, tetapi juga menyimpan kerentanan geografis yang tinggi. Sejarah panjang mencatat berbagai bencana pernah datang silih berganti. Gempa besar tahun 2018 masih meninggalkan trauma kolektif. Ancaman tsunami, banjir, longsor, hingga aktivitas vulkanik Gunung Rinjani menjadi pengingat bahwa alam selalu memiliki cara untuk menguji kesiapan manusia.
Karena itu, Gubernur menegaskan bahwa jalan keselamatan bukanlah berharap bencana tidak datang, tetapi menyiapkan diri untuk menghadapi situasi terburuk. Dalam pandangannya, keselamatan publik hanya dapat dibangun jika semua orang terlibat.
Ia juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok disabilitas yang hadir dalam kegiatan tersebut. Baginya, upaya penanggulangan bencana harus benar-benar inklusif. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal.
“No one left behind,” katanya.
Kalimat itu bukan sekadar slogan. Dalam situasi bencana, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan perempuan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak.
Karena itu, kesiapsiagaan harus dirancang dengan perspektif yang lebih adil, memastikan semua orang memiliki akses terhadap informasi, perlindungan, dan jalur penyelamatan yang aman.
Pesan ini sejalan dengan semangat pembangunan modern yang menempatkan keselamatan sebagai hak dasar warga negara. Negara tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi harus hadir jauh sebelum itu; melalui pendidikan, simulasi, mitigasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial.
Membangun Budaya Sadar Bencana
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Sadimin, menegaskan bahwa Hari Kesiapsiagaan Bencana merupakan momentum krusial dalam meningkatkan kesadaran, kesiapan, serta partisipasi masyarakat terhadap potensi ancaman bencana.
Menurutnya, upaya pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya menjadi tugas pemerintah. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, akademisi, media, hingga masyarakat luas. Semua pihak harus mengambil peran sesuai kapasitasnya.
BPBD Provinsi NTB juga berupaya menyelaraskan agenda HKB Tahun 2026 dengan program pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan sistem penanggulangan bencana yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Artinya, penanggulangan bencana tidak lagi dipandang sebagai urusan reaktif setelah musibah datang, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Forum PRB Provinsi NTB, Rahmat Sabani. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan HKB tahun ini adalah bagian dari kampanye berkelanjutan untuk membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat.
Selama dua tahun terakhir, Forum PRB bersama BPBD Provinsi NTB dan Program SIAP SIAGA telah membangun kolaborasi erat di berbagai wilayah NTB. Kerja sama itu diwujudkan melalui penguatan kapasitas masyarakat, edukasi kebencanaan, pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) SIAGA NTB, serta peningkatan koordinasi antar-pemangku kepentingan.
Budaya sadar bencana, sesungguhnya, tidak lahir dari satu acara besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang terus diulang. Dari sekolah yang rutin melakukan simulasi evakuasi. Dari keluarga yang tahu titik kumpul saat gempa.
Dari warga yang tidak membuang sampah sembarangan agar drainase tidak tersumbat saat hujan deras. Dari masyarakat yang memahami bahwa mitigasi adalah tindakan sehari-hari, bukan hanya agenda tahunan.
Mitigasi Dimulai dari Hal-Hal Kecil
Sekretaris BPBD Kota Mataram, Akhmad Muzaki, mengingatkan bahwa bencana adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, kesiapsiagaan harus dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele.
Pernyataan itu penting, sebab sering kali masyarakat menganggap mitigasi sebagai urusan besar yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Padahal, banyak langkah sederhana yang justru menentukan keselamatan: memastikan jalur evakuasi tidak terhalang, mengenali titik aman di rumah, menjaga lingkungan tetap bersih, hingga memahami informasi resmi saat terjadi peringatan dini.
Mitigasi bukan selalu soal membangun infrastruktur mahal. Kadang ia hadir dalam disiplin kecil yang konsisten. Menanam pohon untuk mencegah longsor, menjaga saluran air agar tidak banjir, atau mengajarkan anak-anak cara berlindung saat gempa, semua itu adalah bentuk kesiapsiagaan yang nyata.
Di tengah perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi, kesadaran seperti ini menjadi semakin mendesak. Bencana tidak lagi datang sebagai kejadian luar biasa yang langka, tetapi menjadi bagian dari tantangan pembangunan sehari-hari.
Karena itu, Hari Kesiapsiagaan Bencana seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia harus menjadi pengingat kolektif bahwa keselamatan adalah kerja bersama, kerja yang dimulai dari rumah, dari sekolah, dari lingkungan sekitar, dan dari kesadaran bahwa hidup di daerah rawan bencana menuntut tanggung jawab yang lebih besar.
Pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan tentang rasa takut terhadap bencana, tetapi tentang keberanian untuk hidup dengan lebih sadar. Sebab jalan keselamatan memang bukan terletak pada menghindari kemungkinan terburuk, melainkan pada kemampuan untuk siap menghadapinya. (aks)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: liputan
