Catatan Cukup Wibowo*)
CERAKEN.ID — Saat ini keadaan terasa bising, suara berdengung dimana-mana, baik di ruang maya maupun nyata. Para elit berdebat di atas panggung, saling menunjuk, saling menyanggah, masing-masing mengklaim diri paling benar. Sementara rakyat hanya bisa menatap, lelah, bingung, dan semakin jauh dari jawaban yang mereka butuhkan.
Begitulah potret kita hari ini. Potret dalam angle yang sama, sejak dari pusat hingga di daerah. Tidak buram namun jauh dari sebuah harapan tentang keindahan sebuah gambar. Indonesia saat ini, begitulah.
Di ruang-ruang publik, baik parlemen, media sosial, hingga panggung politik, kita menyaksikan bagaimana kebenaran kerap direduksi menjadi milik kelompok. Politisi berbicara bukan lagi untuk kepentingan publik, melainkan untuk menjaga posisi, citra, dan kekuasaan. Pendukung politik pun tak kalah militan, membela tokohnya bukan karena benar, tetapi karena “harus benar”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibatnya, ruang diskusi berubah menjadi arena pembenaran bagi masing-msing pikiran yang saling berhadapan.
Kita tidak lagi mencari apa yang benar, tetapi siapa yang harus dimenangkan.
Filsuf Yunani, Socrates, pernah mengingatkan bahwa kebijaksanaan sejati justru dimulai dari kesadaran bahwa kita tidak tahu. Namun dalam praktiknya hari ini, yang terjadi justru sebaliknya, semua merasa paling tahu, paling benar, dan paling layak didengar.
Lebih jauh, Hannah Arendt pernah menulis tentang bahaya ketika kebenaran faktual dikalahkan oleh opini yang terus diulang. Dalam situasi seperti itu, publik tidak lagi dibimbing oleh realitas, tetapi oleh narasi yang sengaja dibangun untuk kepentingan tertentu. Kita mulai sulit membedakan mana fakta, mana framing.
Fenomena ini tampak jelas dalam berbagai isu aktual, mulai dari polemik kebijakan publik yang sarat kepentingan, konflik antarpendukung politik menjelang dan pasca pemilu, hingga debat tak berujung di media sosial yang lebih banyak berisi serangan personal daripada substansi.
Sementara itu, rakyat di akar rumput justru menghadapi persoalan nyata seperti harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, akses kesehatan, kualitas pendidikan, hingga ketimpangan sosial.
Ironisnya, persoalan-persoalan ini justru tenggelam di tengah hiruk-pikuk debat elit.
Filsuf Jerman, Jürgen Habermas, enam dasawarsa silam telah menawarkan konsep ruang publik deliberatif, sebuah ruang di mana kebenaran dibangun melalui dialog rasional, bukan dominasi kekuasaan. Dalam ruang seperti itu, argumen diuji, bukan dipaksakan. Namun yang kita saksikan hari ini justru ruang publik yang bising, penuh emosi, dan minim refleksi.
Kebenaran akhirnya menjadi korban.
Padahal, seperti diingatkan oleh Friedrich Nietzsche, kebenaran sering kali bukan sesuatu yang mutlak, melainkan hasil dari perspektif yang terus diuji. Artinya, kebenaran bukan untuk dimonopoli, tetapi untuk dicari bersama.
Di titik ini, kita perlu jujur untuk merefleksi diri, bahwa masalahnya bukan hanya pada politisi, tetapi juga pada budaya berpikir kita sebagai masyarakat.
Kita terlalu cepat menghakimi, terlalu mudah membela, dan terlalu enggan mendengar. Padahal kebijaksanaan justru lahir dari kemampuan menahan diri untuk tidak segera merasa paling benar.
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Yang kurang adalah kerendahan hati intelektual.
Kita membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang jernih, lebih banyak tokoh yang berani melampaui kepentingan kelompoknya, dan lebih banyak warga yang mau berpikir kritis tanpa kehilangan empati.
Karena pada akhirnya, kebenaran yang sejati bukanlah yang paling keras disuarakan, tetapi yang paling memberi manfaat.
Dan seperti yang diisyaratkan oleh Filsuf dan sekaligus Guru dari Tiongkok yang hidup pada 551-479 SM, Confucius, kebajikan tertinggi dalam berpikir adalah keseimbangan, yang bila digambarkan itu, tidak ekstrem, tidak egois, dan selalu mempertimbangkan dampaknya bagi sesama.
Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama, yakni debat tanpa arah, kebenaran semu, dan rakyat yang semakin jauh dari harapan.
Maka pertanyaannya sederhana namun mendesak, apakah kita ingin terus merasa paling benar, atau mulai belajar menjadi bijak?
*) Penulis adalah seorang Widyaiswara Ahli Utama di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sumber Berita: ceraken editor
