CERAKEN.ID – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 menunjukkan arah yang cukup menggembirakan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, tekanan geopolitik, dan fluktuasi pasar keuangan internasional, pemerintah justru mampu menjaga laju fiskal tetap ekspansif sekaligus terkendali.
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (5/5), menjadi penanda bahwa fondasi fiskal Indonesia masih berada dalam jalur yang relatif kuat.
“Hingga Maret, APBN tumbuh cukup ekspansif. Kalau anda lihat yang 2026, pendapatan negara tumbuhnya 10 persen,” ungkap Menkeu.
Pernyataan tersebut bukan sekadar angka statistik tahunan. Di balik pertumbuhan pendapatan negara sebesar Rp574,9 triliun, terdapat pesan penting mengenai daya tahan ekonomi domestik yang masih terjaga.
Penerimaan pajak yang tumbuh 20,7 persen menunjukkan aktivitas ekonomi bergerak lebih aktif dibanding periode sebelumnya. Dunia usaha tetap berproduksi, konsumsi masyarakat terus berjalan, dan tingkat kepatuhan perpajakan mengalami penguatan.
Pertumbuhan penerimaan yang tinggi juga memperlihatkan bahwa strategi reformasi fiskal mulai menunjukkan hasil konkret. Pemerintah tidak hanya mengandalkan kenaikan harga komoditas, tetapi juga memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi.
Coretax dan Modernisasi Fiskal
Salah satu sorotan penting dalam penjelasan Menkeu adalah dampak positif implementasi Coretax terhadap penerimaan negara. Sistem administrasi perpajakan berbasis digital tersebut mulai memperlihatkan kontribusi nyata terhadap optimalisasi penerimaan pajak.
“Coretax ini menunjukkan bahwa walaupun ada kelemahan sana sini dan sudah kita perbaiki dan sekarang cukup baik, ke depan kita perbaiki terus. Tapi dampaknya ke pendapatan clear, positif sekali,” jelasnya.
Pernyataan itu penting karena reformasi perpajakan sering kali menghadapi resistensi, terutama pada fase awal penerapan. Namun pemerintah tampaknya memilih tetap melanjutkan transformasi digital sebagai fondasi penguatan fiskal jangka panjang.
Secara analitis, keberhasilan peningkatan penerimaan pajak hingga lebih dari 20 persen memberi sinyal bahwa negara mulai mampu memperluas basis pajak dan memperkecil kebocoran administrasi. Digitalisasi bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga meningkatkan transparansi, akurasi data, dan efektivitas pengawasan.
Dalam konteks ekonomi nasional, langkah ini memiliki arti strategis. Ketika banyak negara menghadapi tekanan fiskal akibat perlambatan ekonomi global, Indonesia justru berupaya memperkuat kapasitas penerimaan domestik secara berkelanjutan.
Ini menunjukkan perubahan pendekatan dari ketergantungan terhadap siklus komoditas menuju penguatan struktur fiskal yang lebih modern.
Selain penerimaan pajak, sektor kepabeanan dan cukai mencatat realisasi Rp67,9 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tanpa dividen BUMN, tumbuh 7 persen menjadi Rp112,1 triliun.
Kombinasi ini memperlihatkan bahwa sumber pendapatan negara semakin beragam dan tidak bertumpu pada satu sektor semata.
Belanja Negara dan Efek Pengganda Ekonomi
Di sisi belanja, realisasi APBN mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen. Angka ini memperlihatkan keberanian pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi belanja negara.
Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp610,3 triliun dan tumbuh 47,7 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi pelaksanaan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, subsidi energi, pembayaran pensiun, hingga kompensasi BBM dan listrik.
Secara ekonomi, percepatan belanja negara memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang sangat penting. Belanja sosial menjaga daya beli masyarakat, subsidi energi menahan tekanan inflasi, sementara program pangan dan bantuan sosial membantu menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Langkah pemerintah mempercepat Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp204,8 triliun juga memperlihatkan upaya menjaga keseimbangan pembangunan nasional. Dana tersebut disalurkan untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, hingga Dana Otonomi Khusus.
Menariknya, pemerintah juga memberikan relaksasi penyaluran dan tambahan alokasi bagi daerah terdampak bencana di Sumatera. Kebijakan ini menunjukkan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga alat mitigasi sosial dan penyangga stabilitas daerah ketika terjadi krisis.
Di tengah belanja negara yang meningkat cukup tajam, pemerintah tetap menegaskan komitmennya menjaga disiplin fiskal. Defisit APBN dipastikan tetap berada di bawah 3 persen.
“Yang jelas sepanjang tahun (defisit) akan kita kendalikan di bawah 3 persen sesuai dengan desain APBN-nya,” pungkas Menkeu.
Pernyataan tersebut menjadi penegas bahwa pemerintah masih menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan kehati-hatian anggaran. Ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, stabilitas pasar keuangan, dan kredibilitas kebijakan ekonomi nasional.
Secara keseluruhan, paparan Menkeu menunjukkan bahwa APBN 2026 sedang diarahkan bukan sekadar sebagai dokumen anggaran, melainkan instrumen aktif untuk mendorong pertumbuhan, menjaga daya beli, memperkuat perlindungan sosial, dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.
Catatan positifnya, pemerintah tampak mulai menemukan keseimbangan antara reformasi penerimaan dan keberanian belanja produktif. Jika tren ini dapat dijaga secara konsisten, maka APBN berpotensi menjadi motor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang masih penuh ketidakpastian. (aks)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: kemenkeu.go.id
