CERAKEN.ID — Di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya kondusif, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan.
Ketidakpastian eksternal, perlambatan ekonomi dunia, hingga tekanan geopolitik global menuntut pemerintah dan otoritas keuangan untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik agar tetap tangguh.
Dalam konteks itulah, dukungan investasi dan kapasitas pembiayaan menjadi kunci utama. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya ditopang oleh konsumsi, tetapi juga harus didorong oleh intermediasi keuangan yang sehat, optimal, dan inklusif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perbankan, investor, pemerintah, dan dunia usaha harus bergerak dalam satu irama agar pembiayaan benar-benar mengalir ke sektor riil yang produktif.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI 2026) yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah di Jakarta pada 27 April 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta dihadiri para pimpinan kementerian, pelaku usaha, investor domestik, hingga investor global dari berbagai negara.
PINISI 2026 bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk memperkuat optimisme ekonomi nasional melalui percepatan pembiayaan dan investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan.
Membangkitkan Kepercayaan Pelaku Usaha
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa ekonomi Indonesia harus terus didorong berbasis permintaan domestik, terutama ketika kondisi global tidak memberi ruang yang cukup nyaman bagi pertumbuhan ekspor dan investasi eksternal.
Menurut Perry, terdapat tiga tantangan utama yang perlu segera direspons. Pertama, membangkitkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus mempertemukan pembiayaan dengan proyek-proyek prioritas nasional. Kedua, memperkuat mesin pertumbuhan domestik dan kapasitas pembiayaan nasional. Ketiga, memastikan seluruh kebijakan yang telah ditempuh dapat ditransmisikan secara efektif ke aktivitas ekonomi nyata.
Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen, bahkan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Untuk mencapai target tersebut, BI memperkuat bauran kebijakan, termasuk kebijakan makroprudensial yang bertujuan mendorong pertumbuhan kredit tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan.
“Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 sebesar 4,9–5,7 persen dan terus tumbuh meningkat, BI memperkuat bauran kebijakan, termasuk kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan,” ujar Perry.
Kebijakan ini diharapkan mampu menumbuhkan optimisme dunia usaha agar keberanian untuk berekspansi kembali meningkat, terutama di sektor-sektor produktif yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.
Kredit Harus Menjangkau Sektor Produktif
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa sektor jasa keuangan memiliki posisi strategis sebagai motor pembiayaan pembangunan nasional. Kredit perbankan, menurutnya, harus tumbuh secara sehat dan mampu menjangkau sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah nyata bagi ekonomi.
Ia menegaskan bahwa pembiayaan tidak boleh hanya berputar di sektor konsumtif, tetapi harus diarahkan kepada UMKM, industri produktif, dan sektor yang membuka lapangan kerja baru.
“Sektor jasa keuangan memegang peran strategis sebagai motor pembiayaan pembangunan. Kredit harus tumbuh sehat, menjangkau UMKM, dan sektor yang mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja,” ujarnya.
Pemerintah sendiri terus mendorong pembiayaan sektor produktif melalui berbagai skema, salah satunya Kredit Program. Hingga 31 Maret 2026, realisasi Kredit Program telah mencapai Rp78,39 triliun atau sekitar 24,88 persen dari target tahun 2026.
Angka tersebut menunjukkan bahwa ruang akselerasi masih sangat besar. Karena itu, Airlangga menekankan bahwa keberhasilan agenda pembiayaan nasional tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah semata.
“Keberhasilan agenda ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pemerintah. Kekuatan PINISI justru terletak pada peran komplementer seluruh pihak,” katanya.
PINISI 2026 menjadi ruang temu antara kebijakan dan kebutuhan nyata dunia usaha, sehingga pembiayaan tidak berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar menjelma menjadi aktivitas ekonomi produktif.
Ruang Besar dari Likuiditas Perbankan
Bank Indonesia melihat bahwa sebenarnya kapasitas pembiayaan perbankan nasional masih sangat memadai. Tantangan utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada efektivitas penyaluran kredit ke sektor produktif.
Pada Maret 2026, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,49 persen secara tahunan (year on year), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Ini menjadi sinyal positif bahwa intermediasi mulai bergerak lebih baik.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam Policy Dialogue menjelaskan bahwa masih terdapat ruang sangat luas untuk mendorong pembiayaan, terutama melalui optimalisasi fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan.
Nilainya mencapai Rp2.527,46 triliun atau sekitar 22,59 persen dari total plafon kredit pada Maret 2026. Angka ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh sektor usaha maupun perbankan.
Untuk mendorong percepatan itu, BI terus mengoptimalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Instrumen ini diarahkan agar bank lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor prioritas pemerintah sekaligus mempercepat penurunan suku bunga kredit.
Dukungan tersebut diperkuat oleh kondisi likuiditas perbankan yang tetap sehat. Rasio likuiditas perbankan atau AL/DPK tercatat sebesar 27,85 persen, sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 13,55 persen secara tahunan pada Maret 2026.
Artinya, sistem keuangan memiliki daya dukung yang cukup kuat. Yang diperlukan adalah keberanian kolektif untuk mengubah kapasitas tersebut menjadi pembiayaan nyata yang menyentuh sektor riil.
Rangkaian Kick Off PINISI 2026 berlangsung selama dua hari, 27–28 April 2026, dengan melibatkan kementerian dan lembaga, perbankan, investor domestik, pelaku usaha, serta investor global. Selain dialog kebijakan, kegiatan juga diisi dengan showcasing dan business matching program prioritas pemerintah dan perbankan.
Melalui forum ini, Bank Indonesia bersama pemerintah menegaskan bahwa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional bukan sekadar soal angka statistik, tetapi soal memastikan harapan dunia usaha tetap hidup, investasi terus bergerak, dan pembiayaan benar-benar hadir untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat. (*)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: bi.go.id
