CERAKEN.ID – Adanya ketidakpastian global dan dinamika ekonomi dunia yang terus berubah, pemerintah melihat sinyal positif dari dalam negeri. Aktivitas ekonomi masyarakat masih bergerak aktif, tercermin dari meningkatnya penerimaan pajak dan percepatan belanja negara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menunjukkan perannya sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam paparan APBN KiTa di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia melaporkan bahwa hingga akhir Februari 2026, kinerja pendapatan negara menunjukkan perkembangan yang sangat positif, terutama dari sektor perpajakan.
Realisasi penerimaan pajak hingga 28 Februari 2026 tercatat mencapai Rp245,1 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan neto sebesar 30,4 persen secara tahunan (year on year).
Menurut Suahasil, pertumbuhan tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih berlangsung kuat.
Salah satu indikator paling mencolok terlihat pada lonjakan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kedua jenis pajak ini tercatat meningkat hingga 97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“PPN dan PPnBM dibayar jika ada transaksi. Ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus,” ujar Suahasil.
Lonjakan tersebut menjadi penanda bahwa konsumsi dan perdagangan domestik masih berdenyut. Aktivitas ekonomi yang hidup pada akhirnya tercermin dalam penerimaan pajak yang meningkat signifikan.
Dari sisi struktur penerimaan, empat sektor ekonomi masih menjadi penopang utama pajak nasional. Industri pengolahan, perdagangan, sektor keuangan dan asuransi, serta pertambangan memberikan kontribusi dominan hingga 74 persen dari total penerimaan pajak.
Sementara itu, pemerintah juga mempercepat realisasi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Hingga akhir Februari 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Akselerasi belanja ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama pada kuartal pertama tahun 2026.
Salah satu program yang menyumbang peningkatan belanja tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima manfaat.
Dari jumlah tersebut, sekitar 50 juta merupakan siswa sekolah, sementara 10,5 juta lainnya adalah kelompok non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
Total anggaran yang telah terserap untuk program ini mencapai Rp44 triliun.
Selain program sosial, pemerintah juga mempercepat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara. Hingga 10 Maret 2026, realisasi pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri telah mencapai Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp55 triliun.
Pemerintah mendorong kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pembayaran tersebut sebelum Hari Raya tiba.
Penyaluran THR diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi menjelang periode libur panjang.
Di sisi lain, pemerintah tetap mencermati perkembangan eksternal, khususnya pergerakan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi konflik geopolitik di Timur Tengah. Harga minyak sempat menembus level di atas US$100 per barel sebelum kembali bergerak volatil.
Dalam situasi seperti itu, APBN kembali berperan sebagai peredam guncangan melalui mekanisme subsidi dan kompensasi energi. Skema tersebut dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat dari dampak fluktuasi harga energi global.
Selain pengelolaan fiskal, pemerintah juga memperkuat pengawasan di sektor kepabeanan dan cukai. Sepanjang 2026, frekuensi penindakan terhadap peredaran rokok ilegal meningkat signifikan. Jumlah penindakan tercatat naik dari 1.993 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 2.872 kasus.
Jumlah rokok ilegal yang disita bahkan meningkat dua kali lipat hingga mencapai 369 juta batang.
Langkah ini tidak hanya bertujuan melindungi penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga menjaga keadilan dalam persaingan usaha di industri hasil tembakau.
Di tingkat daerah, pemerintah juga memastikan penyaluran dana transfer berjalan optimal. Hingga akhir Februari 2026, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp147,7 triliun.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada daerah yang terdampak bencana alam, khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk mendukung pemulihan di wilayah tersebut, pemerintah mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp10,65 triliun.
Dana tersebut disalurkan dalam tiga tahap mulai Februari hingga April 2026.
Dengan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh kuat, percepatan belanja untuk mendorong ekonomi, serta perlindungan fiskal terhadap gejolak global, APBN kembali memainkan peran strategisnya.
Di tengah dinamika dunia yang sulit diprediksi, denyut transaksi ekonomi di dalam negeri menjadi penanda bahwa roda ekonomi Indonesia masih terus berputar dan APBN tetap berdiri sebagai penjaga keseimbangan di tengah arus perubahan.**
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: kemenkeu.go.id
