CERAKEN.ID — Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tidak sekadar deretan angka statistik. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah kebudayaan sebuah bangsa; seberapa kuat ia bertahan, berkembang, dan memberi makna bagi kehidupan masyarakatnya.
Melalui IPK, pembangunan kebudayaan tidak lagi dipahami sebagai kegiatan seremonial atau romantisme masa lalu, melainkan sebagai bagian strategis dari pembangunan nasional yang berbasis data.
Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyusun IPK sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan. Indeks ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan kebudayaan sekaligus menjadi acuan koordinasi lintas sektor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyusunannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta memanfaatkan data yang menggambarkan dinamika sosial, ekonomi, pendidikan, hingga ekspresi budaya masyarakat.
IPK dibangun melalui tujuh dimensi utama: ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan kesetaraan gender. Ketujuh dimensi ini merepresentasikan ekosistem kebudayaan secara utuh dari proses penciptaan hingga pelestarian nilai.
Tren Nasional: Budaya yang Perlahan Menguat
Secara nasional, IPK menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2018 nilainya tercatat 53,74, kemudian meningkat menjadi 55,91 pada 2019.
Pandemi COVID-19 sempat memengaruhi capaian tersebut sehingga pada 2020 nilainya turun menjadi 54,65 dan kembali merosot pada 2021 menjadi 51,90.
Namun pemulihan mulai terlihat setelah itu. Tahun 2022 IPK nasional naik menjadi 55,13, lalu meningkat lagi pada 2023 menjadi 57,13. Pada 2024, indeks ini mencapai 59,98—angka tertinggi sejak pertama kali diukur.
Dilihat dari dimensi penyusunnya, ketahanan sosial budaya menjadi dimensi dengan skor tertinggi (75,71), disusul pendidikan (73,41) dan budaya literasi (64,40). Sementara itu, dimensi ekonomi budaya (31,25) dan ekspresi budaya (39,85) masih tergolong rendah.
NTB: Sedikit Lebih Tinggi dari Nasional
Menariknya, Nusa Tenggara Barat justru mencatat nilai IPK yang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pada 2024, IPK NTB mencapai 60,41—melampaui angka nasional 59,98.
Perjalanan IPK NTB dalam tujuh tahun terakhir juga menunjukkan dinamika yang serupa dengan tren nasional. Tahun 2018 nilainya 59,92, meningkat menjadi 62,56 pada 2019, lalu menurun menjadi 61,26 pada 2020.
Dampak pandemi terasa lebih tajam pada 2021 ketika nilainya turun menjadi 54,73. Setelah itu, NTB kembali pulih secara bertahap: 56,60 pada 2022, 57,37 pada 2023, dan akhirnya menembus 60,41 pada 2024.
Jika dilihat lebih rinci, NTB memiliki beberapa keunggulan. Ketahanan sosial budaya menjadi dimensi paling kuat dengan skor 79,39—lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Ini menunjukkan kuatnya tradisi toleransi, gotong royong, serta kohesi sosial masyarakat.
Dimensi ekonomi budaya NTB juga relatif lebih baik dengan skor 47,10, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 31,25. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas budaya di NTB cukup berhasil menjadi sumber penghasilan masyarakat, terutama melalui seni pertunjukan dan kegiatan budaya lokal.
Namun di balik capaian tersebut, masih ada tiga dimensi yang tertinggal dari rata-rata nasional: pendidikan, warisan budaya, dan kesetaraan gender.
Pendidikan: Fondasi yang Harus Diperkuat
Dimensi pendidikan NTB pada 2024 berada pada angka 69,46, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional 73,41. Padahal dimensi ini memiliki peran strategis dalam keberlanjutan kebudayaan.
Indikator pendidikan dalam IPK mencakup rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, kesiapan sekolah, keberadaan guru muatan lokal bahasa daerah atau kegiatan kesenian, serta akses pendidikan bagi kelompok disabilitas dan kelompok ekonomi terbawah.
Artinya, peningkatan dimensi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan jumlah sekolah atau lama belajar, tetapi juga bagaimana kebudayaan masuk ke ruang kelas. Muatan lokal bahasa daerah, seni tradisi, dan kegiatan ekstrakurikuler kebudayaan harus menjadi bagian penting dari sistem pendidikan.
Jika sekolah mampu menjadi ruang pewarisan budaya, maka generasi muda tidak hanya memperoleh pengetahuan modern, tetapi juga memahami akar budayanya.
Warisan Budaya: Dari Pencatatan ke Pelestarian
Dimensi warisan budaya NTB pada 2024 berada pada skor 50,16, masih di bawah angka nasional 54,93. Padahal NTB memiliki kekayaan budaya yang sangat besar—dari tradisi lisan, upacara adat, hingga situs sejarah.
Rendahnya skor ini menunjukkan bahwa masih banyak warisan budaya yang belum tercatat, belum ditetapkan, atau belum terkelola secara optimal. Upaya inventarisasi dan penetapan cagar budaya serta warisan budaya takbenda perlu diperkuat.
Selain itu, penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi indikator penting. Bahasa adalah pintu masuk bagi identitas budaya. Ketika bahasa daerah semakin jarang digunakan, maka nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya juga berpotensi memudar.
Gender: Partisipasi yang Belum Seimbang
Dimensi gender di NTB pada 2024 tercatat 53,68, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional 57,51. Dimensi ini mengukur kesetaraan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan, ekonomi, dan politik.
Rasio partisipasi angkatan kerja perempuan, rasio pendidikan minimal SMA antara perempuan dan laki-laki, serta keterwakilan perempuan di parlemen menjadi indikator utama.
Peningkatan dimensi ini tidak hanya menyangkut kesetaraan hak, tetapi juga memperluas ruang partisipasi perempuan dalam proses pembangunan kebudayaan. Perempuan sering kali menjadi penjaga tradisi dalam keluarga dan komunitas.
Ketika akses mereka terhadap pendidikan, ekonomi, dan politik semakin terbuka, maka proses pemajuan kebudayaan juga akan semakin kuat.
Menguatkan Ekosistem Kebudayaan
Data IPK menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan kerja bersama antara pendidikan, ekonomi, masyarakat, dan kebijakan publik.
Bagi NTB, langkah strategis ke depan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, memperkuat integrasi pendidikan dan kebudayaan di sekolah melalui pengajaran bahasa daerah, seni tradisional, dan sejarah lokal.
Kedua, mempercepat inventarisasi serta penetapan warisan budaya agar kekayaan budaya daerah tercatat secara resmi dan terlindungi.
Ketiga, memperluas partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam lembaga budaya dan pengambilan keputusan.
Keempat, memperkuat ekonomi budaya melalui pengembangan industri kreatif berbasis tradisi lokal.
Indeks Pembangunan Kebudayaan pada akhirnya bukan sekadar laporan statistik tahunan. Ia adalah peta jalan yang menunjukkan arah perjalanan kebudayaan bangsa.
Ketika angka IPK meningkat, itu berarti masyarakat semakin aktif mengekspresikan budaya, semakin menghargai warisan leluhur, dan semakin terbuka terhadap keberagaman.
Bagi NTB, capaian IPK yang berada di atas rata-rata nasional adalah sinyal positif. Namun pekerjaan rumah masih terbentang luas.
Sebab kebudayaan tidak hanya diukur dari angka, melainkan dari bagaimana nilai-nilai itu hidup dalam keseharian masyarakat.
Dan di situlah sesungguhnya pembangunan kebudayaan menemukan maknanya: menjaga masa lalu, menghidupkan masa kini, dan menyiapkan masa depan. (aks)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: liputan
