CERAKEN.ID – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota bukan sekadar dokumen administratif yang dibacakan dalam forum resmi DPRD.
Di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kemiskinan, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sesungguhnya tersimpan potret kehidupan masyarakat sehari-hari. Di sana ada denyut pasar tradisional, semangat pelaku UMKM, harapan para pencari kerja, hingga kecemasan keluarga kecil yang berjuang memenuhi kebutuhan pokok.
Ketika Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ Wali Kota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2025 menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Mataram, publik tentu patut memberi perhatian. Ketua Pansus, H. M. Zaini, dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram, Jumat (24/04/2026), menegaskan bahwa kinerja pemerintah menunjukkan tren positif dan stabil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tercatat sebesar 5,43 persen. Inflasi terkendali pada angka 3,21 persen. Angka kemiskinan berada di level 7,15 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia mencapai 82,32—kategori yang sudah masuk sangat tinggi.
Secara statistik, capaian ini layak diapresiasi. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah angka-angka itu benar-benar telah terasa dalam kehidupan masyarakat? Sebab kesejahteraan sejati tidak hanya diukur dari laporan tahunan, tetapi dari seberapa banyak warga yang merasa hidupnya lebih baik, lebih aman, dan lebih bermartabat.
Angka yang Harus Menjadi Rasa
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,43 persen tentu menjadi sinyal positif. Ini menandakan aktivitas ekonomi berjalan, konsumsi masyarakat bergerak, investasi mulai hidup, dan sektor perdagangan masih menjadi tulang punggung kota.
Namun ekonomi yang sehat tidak cukup hanya tumbuh; ia harus bertumbuh secara adil. Jika pertumbuhan hanya dinikmati segelintir kelompok, sementara pelaku usaha kecil tetap terjepit dan lapangan kerja tidak bertambah signifikan, maka angka itu kehilangan makna sosialnya.
Di Kota Mataram, tantangan terbesar bukan hanya memperbesar kue ekonomi, tetapi memastikan pembagiannya lebih merata. Pedagang kecil di pasar tradisional, nelayan, buruh harian, pekerja informal, hingga pelaku UMKM harus benar-benar menjadi bagian dari pertumbuhan itu.
Inflasi yang terkendali pada angka 3,21 persen juga patut diapresiasi. Ini berarti daya beli masyarakat relatif terjaga. Harga kebutuhan pokok tidak melonjak liar. Tetapi lagi-lagi, inflasi bukan hanya soal statistik, melainkan soal dapur rumah tangga.
Bagi keluarga berpenghasilan pas-pasan, kenaikan harga beras seribu rupiah saja bisa menjadi persoalan besar. Maka pengendalian inflasi harus selalu dibaca dari sudut pandang rakyat kecil, bukan hanya grafik ekonomi.
Angka kemiskinan 7,15 persen menunjukkan adanya perbaikan, tetapi tetap menjadi alarm sosial. Sebab di balik persentase itu ada ribuan keluarga yang masih hidup dalam keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak.
Kemiskinan bukan hanya soal pendapatan rendah, tetapi juga soal terbatasnya kesempatan untuk naik kelas.
Rekomendasi DPRD dan Tanggung Jawab Bersama
Pansus DPRD tidak berhenti pada apresiasi. Mereka juga memberikan rekomendasi penting: penguatan sektor ekonomi produktif, penurunan ketimpangan, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan, peningkatan kualitas pendidikan yang sesuai kebutuhan pasar kerja, serta penguatan layanan kesehatan preventif.
Rekomendasi ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada capaian angka, tetapi harus bergerak menuju kualitas hidup yang nyata.
Penguatan ekonomi produktif, misalnya, berarti pemerintah harus hadir lebih serius dalam mendukung UMKM, koperasi, dan sektor informal. Bantuan tidak cukup hanya berupa modal, tetapi juga pendampingan, akses pasar, pelatihan digital, hingga kepastian regulasi yang memihak usaha kecil.
Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan juga menjadi langkah penting. Bantuan sosial memang perlu, tetapi tidak boleh menciptakan ketergantungan. Yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
Pendidikan pun harus dibaca ulang. Tingginya IPM tidak boleh membuat kita puas terlalu cepat. Pendidikan harus relevan dengan dunia kerja. Anak-anak muda Mataram membutuhkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, baik di sektor teknologi, kewirausahaan, ekonomi kreatif, maupun industri jasa.
Begitu pula layanan kesehatan preventif. Rumah sakit yang baik memang penting, tetapi masyarakat yang sehat jauh lebih utama. Pencegahan stunting, penguatan posyandu, edukasi gizi keluarga, sanitasi lingkungan, hingga pola hidup sehat harus menjadi prioritas pembangunan jangka panjang.
Di sinilah makna LKPJ menjadi lebih besar: ia bukan hanya laporan pemerintah kepada DPRD, tetapi peta jalan bersama menuju kesejahteraan masyarakat.
Mensejahterakan Kota Adalah Ikhtiar Kolektif
Memaknai capaian ini tidak cukup dengan tepuk tangan politik di ruang sidang. Kesejahteraan masyarakat tidak lahir dari dokumen semata, melainkan dari kolaborasi yang hidup antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan warga itu sendiri.
Pemerintah harus bekerja dengan orientasi pelayanan, bukan sekadar pencapaian administratif. DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara kritis namun konstruktif. Dunia usaha perlu membuka ruang ekonomi yang inklusif. Kampus harus menghadirkan gagasan dan riset yang aplikatif. Media mesti menjaga transparansi informasi. Dan masyarakat perlu terlibat aktif, bukan menjadi penonton pembangunan.
Kota Mataram adalah rumah bersama. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka manfaatnya harus sampai pada ibu rumah tangga di kampung-kampung, pada anak sekolah yang membutuhkan akses pendidikan layak, pada lansia yang memerlukan pelayanan kesehatan, dan pada pemuda yang mencari peluang kerja.
Itulah ukuran keberhasilan sesungguhnya.
LKPJ seharusnya dibaca sebagai cermin, apakah wajah pembangunan kita sudah cukup adil? Apakah pemerintah sudah cukup hadir? Apakah masyarakat sudah benar-benar merasakan manfaatnya?
Jika jawabannya belum sepenuhnya, maka rekomendasi DPRD adalah pengingat bahwa pekerjaan besar masih menanti.
Mensejahterakan masyarakat Kota Mataram bukan proyek satu tahun anggaran. Ia adalah ikhtiar panjang yang membutuhkan keberanian, konsistensi, dan keberpihakan.
Dan pada akhirnya, keberhasilan sebuah kota bukan terletak pada seberapa bagus laporannya, tetapi pada seberapa bahagia warganya menjalani hidup setiap hari. (aks)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: liputan
