CERAKEN.ID — Di tengah berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan di Nusa Tenggara Barat, satu persoalan masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai: kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angkanya mungkin tercatat dalam laporan resmi, tetapi dampaknya jauh melampaui statistik.
Ia hadir dalam ruang-ruang keluarga, memengaruhi masa depan anak-anak, menghambat pendidikan, memperbesar risiko kemiskinan, dan menggerus kualitas sumber daya manusia.
Kesadaran itulah yang mengemuka dalam peluncuran program Voice for Equality: Stop Kekerasan Berbasis Gender di Aula Rinjani BPSDMD Provinsi NTB, Mataram, Kamis (4/6/2026). Pemerintah Provinsi NTB bersama berbagai pemangku kepentingan menegaskan komitmen bersama untuk membangun lingkungan yang lebih aman, setara, dan bebas dari kekerasan berbasis gender.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penandatanganan komitmen lintas sektor yang dipimpin Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menjadi simbol bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan tidak dapat dilakukan secara parsial. Hadir dalam kegiatan tersebut berbagai unsur pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, akademisi, kelompok disabilitas, tokoh agama, hingga lembaga yang selama ini bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak.
Kekerasan dan Tantangan Pembangunan
Dalam pandangan Pemerintah Provinsi NTB, kekerasan berbasis gender bukan sekadar persoalan sosial yang berdiri sendiri. Ia memiliki hubungan erat dengan berbagai persoalan pembangunan yang lebih luas, mulai dari perkawinan anak, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, hingga kemiskinan ekstrem.
Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka kekerasan memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Pemerintah, menurutnya, tidak mungkin bekerja sendiri menghadapi persoalan yang berakar kuat dalam struktur sosial dan budaya.
“Kami percaya bahwa tanpa dukungan berbagai pihak, target yang ingin kita capai tidak akan terwujud. Karena itu, saya berharap kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjadi bagian dari gerakan menghentikan kekerasan berbasis gender di Nusa Tenggara Barat,” ujar Indah Dhamayanti Putri.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak cukup hanya mengandalkan regulasi. Diperlukan gerakan kolektif yang menjangkau keluarga, sekolah, komunitas, hingga ruang publik agar perubahan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Memulai Perubahan dari Rumah
Salah satu pesan penting yang mengemuka dalam dialog tersebut adalah pentingnya keluarga sebagai benteng pertama pencegahan kekerasan. Penguatan pendidikan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dinilai menjadi fondasi utama dalam memutus mata rantai kekerasan yang masih terjadi.
Wakil Gubernur NTB menyoroti pentingnya keberadaan sekolah perempuan dan berbagai program peningkatan kapasitas masyarakat sebagai sarana membangun ketahanan keluarga. Menurutnya, keluarga yang kuat akan melahirkan lingkungan sosial yang lebih sehat dan aman bagi perempuan maupun anak.
Ia juga mengajak kaum laki-laki untuk mengambil peran yang lebih besar dalam membangun relasi keluarga yang setara dan penuh penghormatan.
“Para suami harus menjadi pelindung bagi keluarga, mencintai dan mengayomi istri serta anak-anaknya. Pencegahan kekerasan harus dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat kita,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kesetaraan gender bukan hanya urusan perempuan. Laki-laki memiliki posisi strategis untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton dalam upaya menghapus kekerasan.
Di sisi lain, Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah, mengingatkan bahwa persoalan kekerasan sering kali tidak tampak di permukaan. Banyak korban memilih diam karena tekanan sosial, stigma, dan anggapan bahwa kekerasan merupakan urusan privat keluarga.
Menurutnya, berbagai kajian menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan. Namun angka itu diyakini belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena masih banyak kasus yang tidak pernah dilaporkan.
“Kita berkumpul di sini karena percaya bahwa situasi ini harus diubah. Tidak ada satu pihak pun yang mampu bekerja sendiri. Dibutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan semua kekuatan untuk melindungi perempuan dan anak,” ujarnya.
Semangat kolaborasi yang sama juga disampaikan Project Manager PLAN Indonesia, Kristi Pratiwi. Ia menjelaskan bahwa program Voice for Equality dirancang untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dengan melibatkan masyarakat secara aktif, terutama perempuan dan kelompok rentan.
“Kami berharap NTB semakin kuat dalam mencegah kekerasan berbasis gender sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak, dapat terus ditekan,” katanya.
Peluncuran program ini pada akhirnya bukan sekadar seremoni atau penandatanganan dokumen komitmen. Ia merupakan penegasan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi agenda bersama seluruh elemen masyarakat.
Sebab ukuran kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuannya menghadirkan rasa aman, keadilan, dan martabat bagi setiap warganya.
Dari Mataram, suara kesetaraan itu kini digaungkan lebih kuat. Tantangannya adalah memastikan suara tersebut menjelma menjadi tindakan nyata yang mampu menjangkau setiap rumah, setiap keluarga, dan setiap anak di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat. (*)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: ntbprov.go.id
