CERAKEN.ID — Malam itu, cahaya lampu di ballroom Hotel Merumatta Senggigi tidak sekadar menerangi panggung seremoni. Ia memantulkan suasana baru tentang bagaimana pemerintah daerah mulai memaknai pembangunan: bukan lagi semata soal besarnya anggaran, tetapi tentang kemampuan mengelola keterbatasan menjadi kekuatan.
Di hadapan para kepala daerah Regional Nusa Tenggara dan Maluku, jajaran kementerian, hingga pengambil kebijakan nasional, Kota Mataram tampil sebagai salah satu daerah yang dianggap berhasil menunjukkan bahwa inovasi dapat tumbuh bahkan di tengah tekanan fiskal.
Senin malam, 19 Mei 2026, Kota Mataram menerima penghargaan dalam ajang Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku. Penghargaan itu diberikan untuk kategori Creative Finance Award 2026 serta capaian penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Trofi penghargaan diserahkan langsung Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, kepada Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, disaksikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.
Namun sesungguhnya, yang mendapat pengakuan malam itu bukan hanya sebuah pemerintah kota, melainkan cara berpikir baru dalam mengelola masa depan daerah.
Dari Anggaran ke Inovasi Pelayanan
Di banyak daerah, keterbatasan APBD sering kali menjadi alasan terhambatnya pembangunan. Tetapi di Kota Mataram, keterbatasan justru diubah menjadi dorongan untuk mencari cara kerja yang lebih kreatif dan efisien.
Selama dua tahun terakhir, Pemerintah Kota Mataram mendorong reformasi tata kelola anggaran melalui penerapan sistem e-Budgeting berbasis teknologi informasi. Sistem tersebut tidak hanya mempercepat proses perencanaan dan pengawasan anggaran, tetapi juga disebut mampu menekan potensi kebocoran anggaran hingga 12 persen.
Di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat, langkah itu menjadi penting. Sebab creative financing bukan lagi sekadar istilah teknokratis dalam ruang birokrasi, melainkan strategi untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, hingga perlindungan sosial.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam sambutannya menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah daerah kini telah mengalami perubahan.
“Daerah yang berhasil hari ini adalah daerah yang mampu menghadirkan inovasi, memperkuat tata kelola, dan memastikan setiap kebijakan menyentuh kebutuhan rakyat. Kota Mataram menunjukkan bagaimana pengelolaan fiskal yang sehat mampu menjadi fondasi pembangunan yang inklusif,” ujarnya.
Pernyataan itu seolah menegaskan bahwa masa depan pemerintahan daerah tidak lagi ditentukan oleh besar kecilnya dana yang dimiliki, melainkan oleh kecerdasan mengelola sumber daya yang tersedia.
Ketika Inovasi Fiskal Bertemu Intervensi Sosial
Keberhasilan Kota Mataram tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi anggaran. Yang dianggap penting adalah bagaimana kebijakan fiskal tersebut mampu berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Penghargaan untuk capaian penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi indikator bahwa inovasi tata kelola keuangan daerah ternyata berkaitan erat dengan intervensi sosial yang lebih tepat sasaran.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menilai Kota Mataram berhasil memperlihatkan hubungan antara inovasi fiskal dan pembangunan sosial yang berjalan beriringan.
“Kota Mataram hari ini menjadi benchmark bagi daerah lain dalam membangun kolaborasi antara inovasi fiskal dan intervensi sosial yang efektif. Prestasi ini membuktikan bahwa kerja pemerintah daerah yang terukur, konsisten, dan melibatkan masyarakat mampu menghasilkan perubahan nyata,” ungkapnya.
Ucapan itu memperlihatkan bahwa pembangunan tidak lagi dipandang sekadar urusan angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah kini dituntut menghadirkan dampak konkret: membuka lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, dan memastikan kelompok rentan tidak tertinggal.
Dalam konteks itulah, pengelolaan anggaran menjadi sesuatu yang jauh lebih politis dan manusiawi. APBD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi alat untuk menentukan arah kesejahteraan masyarakat.
APBD yang Bekerja untuk Warga
Bagi Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, penghargaan tersebut bukan semata pencapaian birokrasi. Ia menyebut keberhasilan itu lahir dari kerja kolektif seluruh elemen kota.
“Penghargaan ini bukan semata milik pemerintah, tetapi milik seluruh warga Kota Mataram. Creative financing membuat APBD kita lebih produktif dan tepat sasaran. Ini adalah bukti bahwa program yang dirancang dengan pendekatan kolaboratif benar-benar bekerja di tengah masyarakat,” kata Mohan Roliskana.
Kalimat itu memperlihatkan satu hal penting: keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa berdiri hanya di atas kerja pemerintah semata. Ia membutuhkan partisipasi masyarakat, kolaborasi antarlembaga, serta keberanian mengambil langkah-langkah baru yang mungkin sebelumnya tidak lazim.
Malam penghargaan di Senggigi itu pada akhirnya bukan sekadar seremoni tahunan. Ia menjadi simbol perubahan paradigma pemerintahan daerah di Indonesia. Bahwa di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan fiskal, daerah tetap dapat tumbuh melalui kreativitas, tata kelola yang sehat, dan keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat.
Dan Kota Mataram, malam itu, sedang menunjukkan bagaimana sebuah kota dapat membangun masa depan bukan hanya dengan anggaran besar, tetapi dengan keberanian untuk berpikir berbeda. (*)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: ppid kota mataram
