CERAKEN.ID — Suasana hangat Halal Bihalal yang berpadu dengan diskusi serius mewarnai pertemuan insan pers di Mataram. Dalam forum bertajuk “Pers Sehat: Ekonomi Berdaulat menuju NTB Makmur Mendunia”, hadir sosok yang tidak asing bagi dunia akademik dan jurnalistik di daerah ini: Agus Purbathin Hadi, Associate Professor dan pakar komunikasi dari Universitas Mataram.
“Undangan ini membuat saya gembira, dapat bertemu teman-teman wartawan,” ujarnya membuka perbincangan, Rabu, 15 April 2026.
Kalimat sederhana itu menyiratkan relasi panjang yang terjalin sejak dekade 1980-an, ketika ia aktif di pers mahasiswa. Banyak wartawan yang hadir hari itu bukan sekadar peserta diskusi, melainkan kawan seperjuangan masa lalu, sesama aktivis kampus, jurnalis muda, bahkan mantan mahasiswa yang kini menjadi pelaku utama dunia media di Nusa Tenggara Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun nostalgia bukan tujuan utama pertemuan ini. Di tengah dinamika global dan transformasi daerah, diskusi justru diarahkan pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana peran pers dalam memastikan NTB tidak hanya tumbuh, tetapi juga berdaulat secara ekonomi?
NTB di Simpang Transformasi Global
Dalam paparannya, Agus Purbathin Hadi menegaskan bahwa NTB kini tengah bergerak melampaui identitas lamanya sebagai “provinsi barisan tengah”. Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai pusat sport tourism dunia, lengkap dengan Pertamina Mandalika International Circuit, telah mengubah lanskap ekonomi daerah.
Bersamaan dengan itu, geliat ekonomi kreatif mulai menemukan momentumnya. Dari sektor pariwisata hingga produk lokal berbasis budaya, NTB perlahan menempatkan diri sebagai pemain dalam jejaring ekonomi global. Namun, akselerasi ini tidak datang tanpa risiko.
“Pertumbuhan ekonomi membutuhkan mesin penggerak berupa informasi yang akurat dan kredibel,” tegasnya. Tanpa itu, pembangunan bisa tersandera oleh disinformasi, kepentingan sempit, dan dominasi narasi dari luar.
Di titik inilah pers menemukan relevansinya. Bukan hanya sebagai watchdog yang mengawasi kekuasaan, tetapi juga sebagai integrator sosial dan katalisator ekonomi.
Agus tidak berbicara dalam ruang kosong. Ia mengajak peserta melihat realitas melalui data. Salah satu indikator penting adalah Indeks Kemerdekaan Pers (IKP). Pada tahun 2024, IKP NTB berada di angka 68,83, menempatkannya di peringkat ke-28 nasional, turun dari 79,33 pada 2021.
Penurunan ini menjadi alarm. Ada persoalan dalam ekosistem media, baik dari sisi lingkungan fisik, tekanan politik, maupun aspek ekonomi yang memengaruhi independensi pers.
Di sisi lain, media juga menghadapi tantangan baru: disrupsi algoritma dan kecerdasan buatan. Melalui regulasi seperti Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI, media diingatkan untuk tetap menjaga orisinalitas dan integritas di tengah banjir konten otomatis.
Ketergantungan pada platform global membuat media lokal sering berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Algoritma tidak selalu berpihak pada jurnalisme berkualitas, melainkan pada konten yang sensasional dan cepat viral.
Ekonomi NTB: Resiliensi yang Perlu Dijaga
Meski menghadapi berbagai tantangan, data ekonomi menunjukkan NTB memiliki daya tahan yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III-2025 mencapai 2,82 persen (y-on-y). Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 11,78 persen, sementara inflasi tetap terkendali di angka 2,96 persen.
Yang menarik, terjadi peningkatan pekerja formal hingga 31,58 persen, terutama di sektor pendidikan dan pariwisata. Pergeseran ini menandakan adanya transformasi struktural dalam perekonomian daerah.
Namun, Agus mengingatkan bahwa angka-angka ini membutuhkan narasi yang tepat agar tidak sekadar menjadi statistik. Pers memiliki peran penting untuk menjelaskan, mengkritisi, sekaligus mengawal arah kebijakan agar tetap inklusif.
Salah satu gagasan kunci yang disampaikan adalah pentingnya kedaulatan ekonomi bagi pers. Media lokal harus menjadi “tuan rumah” di wilayahnya sendiri, terutama dalam hal pengelolaan data dan pendapatan iklan.
Implementasi Perpres No. 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights menjadi momentum penting. Regulasi ini membuka peluang bagi media untuk mendapatkan kompensasi yang adil dari platform digital atas konten yang mereka produksi.
Namun peluang ini hanya bisa dimanfaatkan jika media lokal memiliki posisi tawar yang kuat. Tanpa konsolidasi dan kolaborasi, media akan tetap berada dalam posisi subordinat.
Agus menggarisbawahi bahwa pers yang sehat berkontribusi terhadap ekonomi melalui tiga jalur utama.
Pertama, membangun kepercayaan (trust). Investasi tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi, tetapi juga pada kepastian informasi. Pers yang kredibel mampu meminimalisir hoaks yang dapat mengganggu iklim investasi, khususnya di kawasan strategis seperti Mandalika maupun Samota.
Kedua, literasi ekonomi bagi UMKM. Media dapat menjadi jembatan yang menghubungkan produk lokal dengan pasar global. Narasi yang kuat tentang kopi Sembalun, tenun Sukarara, atau produk kreatif lainnya dapat membuka akses baru bagi pelaku usaha.
Ketiga, fungsi check and balances. Pers memastikan bahwa pembangunan berjalan transparan dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya segelintir pihak.
Untuk menjawab tantangan zaman, Agus menawarkan sejumlah langkah strategis. Akselerasi kompetensi digital dan pemanfaatan AI menjadi keharusan, namun tetap dengan kontrol manusiawi. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nilai-nilai jurnalistik.
Diversifikasi bisnis media juga menjadi penting. Ketergantungan pada iklan pemerintah harus dikurangi dengan mengembangkan model bisnis kreatif seperti event organizer, content agency, hingga sistem keanggotaan.
Penguatan konten lokal menjadi kunci diferensiasi. Isu-isu seperti pariwisata berkelanjutan atau energi hijau di kawasan Gunung Rinjani memiliki daya tarik global jika dikemas dengan baik.
Selain itu, kolaborasi antar media melalui organisasi profesi menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar dalam ekosistem digital.
Literasi Media: Fondasi yang Tak Terlihat
Diskusi kemudian mengerucut pada satu hal mendasar: literasi media. Tanpa audiens yang cerdas, jurnalisme berkualitas akan sulit bertahan.
Masyarakat yang literat cenderung memilih media kredibel, tidak mudah terjebak clickbait, dan mendukung model bisnis yang sehat. Ini menciptakan tekanan pasar agar media menjaga kualitas.
Lebih jauh, literasi media juga berfungsi menekan penyebaran hoaks dan memperkuat demokrasi partisipatif. Dalam perspektif komunikasi, terjadi pergeseran dari passive audience menjadi active and critical audience.
Agus menegaskan bahwa disinformasi bukan sekadar gangguan, melainkan ancaman serius bagi pembangunan ekonomi. Informasi yang salah dapat mendistorsi pasar, menurunkan kepercayaan investor, hingga memicu konflik sosial.
Hoaks tentang keamanan daerah, misalnya, dapat langsung berdampak pada sektor pariwisata. Dalam konteks NTB yang mengandalkan wisata sebagai salah satu pilar ekonomi, hal ini menjadi sangat krusial.
Disinformasi bekerja melalui berbagai mekanisme komunikasi, seperti framing yang distortif, agenda setting negatif, hingga echo chamber di media sosial. Tanpa intervensi yang tepat, dampaknya bisa meluas dan sulit dikendalikan.
Untuk mendukung ekonomi berdaulat, strategi komunikasi publik harus dirancang secara integratif dan partisipatif. Pendekatan strategic storytelling menjadi penting untuk mengangkat kisah sukses UMKM dan identitas budaya lokal.
Pemanfaatan multi-platform, dari media massa hingga media sosial, memungkinkan amplifikasi pesan yang lebih luas. Kolaborasi multipihak antara pers, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha membentuk model komunikasi quadruple helix yang saling menguatkan.
Komunikasi berbasis data juga menjadi kebutuhan, termasuk penggunaan infografis dan dashboard untuk meningkatkan transparansi. Sementara itu, pendekatan lokal dengan bahasa dan konteks budaya NTB memastikan pesan lebih mudah diterima masyarakat.
Di penghujung diskusi, satu pesan mengemuka dengan kuat: “NTB Makmur Mendunia” bukanlah utopia. Ia adalah target yang realistis jika ditopang oleh pers yang sehat dan berdaulat.
Pers yang kuat bukan hanya fondasi demokrasi, tetapi juga katalisator ekonomi. Literasi media menjadi fondasi ekosistem informasi, sementara komunikasi publik adalah instrumen strategis pembangunan.
Namun di atas semua itu, ada satu peringatan yang tidak boleh diabaikan:
“Jangan biarkan narasi NTB ditulis oleh algoritma asing; biarkan pers lokal yang sehat menuliskan masa depan kemakmuran daerahnya.”
Kalimat itu bukan sekadar retorika. Ia adalah ajakan sekaligus tantangan bagi seluruh insan pers di Nusa Tenggara Barat, untuk tidak hanya menjadi saksi perubahan, tetapi juga penulis utama sejarahnya. (aks)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: ;iputan
