Di Tengah Tekanan Global, NTB Menguji Daya Tahan Ekonomi Tahun Pertama Pemerintahan

CERAKEN.ID — Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) secara resmi memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD NTB, Senin (30/3).

Laporan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cermin evaluasi tahun pertama pemerintahan periode 2025–2030 yang menguji ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika kebijakan nasional dan tekanan global yang kian kompleks.

Dalam forum legislatif tersebut, Pemprov NTB menegaskan komitmennya terhadap visi besar pembangunan daerah: “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia.”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Visi ini diterjemahkan ke dalam tujuh misi pembangunan dan tiga agenda prioritas utama, yakni penanggulangan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta akselerasi sektor pariwisata berkelas internasional.

Namun, narasi optimisme itu tidak berdiri di ruang hampa. Tahun 2025 menjadi periode ujian bagi fondasi ekonomi NTB.

Dalam laporan LKPJ, pemerintah daerah mengungkapkan capaian pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan dua wajah sekaligus: kuat di satu sisi, namun penuh tekanan di sisi lain. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 8,33 persen jika sektor tambang dikeluarkan dari perhitungan, tetapi hanya 3,22 persen ketika sektor tersebut dimasukkan.

Angka ini menegaskan satu hal penting: struktur ekonomi NTB sedang mengalami pergeseran. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan mulai diuji, terutama ketika sektor tersebut mengalami kontraksi tajam.

Di tengah tekanan itu, sektor-sektor lain justru tampil sebagai penopang utama—mulai dari industri pengolahan, pariwisata, pertanian, hingga jasa keuangan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya resiliensi ekonomi yang tidak semata bertumpu pada sumber daya ekstraktif. Diversifikasi ekonomi yang selama ini didorong pemerintah daerah mulai menunjukkan relevansinya, meski belum sepenuhnya mampu menutup dampak fluktuasi sektor tambang.

Di sisi perencanaan, Pemprov NTB juga mengakui adanya dinamika yang tidak sepenuhnya terantisipasi.

Target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) awalnya disusun dengan pendekatan ceteris paribus, yakni asumsi bahwa faktor-faktor eksternal berada dalam kondisi stabil. Dengan dasar proyeksi pertumbuhan 5,3 persen pada akhir 2024, NTB menargetkan pertumbuhan meningkat menjadi 6 persen pada 2025 melalui skenario kenaikan moderat.

Namun realitas berkata lain. Saat memasuki awal masa pemerintahan, kondisi ekonomi justru bergeser secara fundamental. Kontraksi signifikan di sektor tambang menyeret titik awal pertumbuhan riil ke posisi minus 1,47 persen, sebuah baseline yang jauh dari asumsi awal perencanaan.

Di sinilah letak pentingnya LKPJ: tidak hanya menyajikan capaian, tetapi juga mengungkap jarak antara rencana dan realitas. Pemerintah daerah dituntut tidak sekadar adaptif, tetapi juga responsif terhadap perubahan yang cepat dan sering kali tak terduga.

Dalam konteks ini, capaian pertumbuhan yang tetap positif, meski di bawah tekanan, menjadi indikator bahwa fondasi ekonomi NTB tidak rapuh. Namun, tantangan ke depan tetap besar.

Ketahanan ekonomi harus terus diperkuat dengan memperdalam sektor-sektor non-tambang, meningkatkan nilai tambah industri, serta memastikan sektor pariwisata dan pertanian mampu menjadi motor pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sidang paripurna ini pada akhirnya menjadi ruang refleksi bersama antara eksekutif dan legislatif. LKPJ bukan hanya laporan kinerja, tetapi juga bahan evaluasi untuk merumuskan langkah korektif ke depan.

Bagi NTB, tahun pertama pemerintahan ini adalah fase pembuktian: apakah arah pembangunan yang telah ditetapkan mampu bertahan di tengah guncangan global, atau justru memerlukan penyesuaian mendasar.

Yang jelas, dari laporan yang dipaparkan, satu pesan mengemuka bahwa di tengah tekanan, daya tahan ekonomi daerah mulai teruji, dan arah transformasi perlahan menemukan pijakannya.(*)