CERAKEN.ID — Kemiskinan selalu menjadi paradoks paling menyakitkan di Nusa Tenggara Barat. Di satu sisi, daerah ini memiliki kekayaan alam, potensi pariwisata, lahan pertanian, peternakan, hingga energi sosial masyarakat desa yang begitu kuat. Namun di sisi lain, statistik kemiskinan seolah enggan beranjak dari posisi yang memalukan.
Selama bertahun-tahun, NTB tetap berada dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Angka itu bukan sekadar data dalam laporan birokrasi, melainkan cermin dari kenyataan hidup ribuan keluarga yang setiap hari bergulat dengan keterbatasan pendidikan, kesehatan, pangan, dan pekerjaan.
Dalam situasi seperti itulah, gagasan “Desa Berdaya” yang disampaikan Koordinator TAG-P3K NTB Makmur Mendunia, Adhar Hakim, menemukan relevansinya. Di tengah kejenuhan publik terhadap berbagai program bantuan yang datang dan pergi tanpa perubahan berarti, Desa Berdaya mencoba menawarkan pendekatan berbeda: menjadikan desa sebagai pusat transformasi sosial dan ekonomi masyarakat miskin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adhar Hakim, dalam catatan media sosialnya bertajuk “Desa Berdaya, Platform, Pendekatan Pemodelan Pemberantasan Kemiskinan”, menegaskan bahwa kemiskinan tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Ia bahkan mengutip pandangan sejarawan dunia Eric Hobsbawm yang menyebut sistem sosial, ekonomi, dan politik yang melegitimasi kemiskinan ekstrem layak dikutuk.
“Kemiskinan adalah kontributor pada berbagai siklus negatif pembangunan dan sistem sosial. Bersifat multidimensi yang mencakup isu-isu konsumsi, moneter, pendidikan hingga kesehatan,” tulis Adhar Hakim, Selasa (12/5).
Pernyataan itu penting karena selama ini kemiskinan di NTB sering diperlakukan sekadar persoalan angka. Pemerintah sibuk mengejar persentase statistik, sementara akar persoalan sosialnya tidak benar-benar disentuh. Akibatnya, bantuan demi bantuan mengalir, tetapi masyarakat miskin tetap berada dalam lingkaran yang sama.
Ketika Bantuan Tidak Lagi Cukup
Selama puluhan tahun, pola penanganan kemiskinan di banyak daerah, termasuk NTB, cenderung bersifat karitatif. Negara hadir melalui bantuan langsung, subsidi, atau program jangka pendek yang sering kali menyelesaikan masalah sesaat, tetapi gagal membangun daya tahan masyarakat.
Model seperti ini melahirkan ketergantungan. Masyarakat menerima bantuan, namun tidak memperoleh kemampuan untuk bangkit secara mandiri. Ketika program selesai, kondisi kembali seperti semula. Kemiskinan menjadi siklus yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Di sinilah Desa Berdaya mencoba mengambil posisi berbeda. Program ini tidak semata-mata berbicara tentang distribusi bantuan, melainkan pembangunan kesadaran dan penguatan kapasitas masyarakat. Desa dipandang bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek utama perubahan.
Adhar Hakim menyebut Desa Berdaya sebagai “gerakan dan pemodelan pemberantasan kemiskinan berkelanjutan dengan pendekatan graduasi dan pola coaching ketat hingga dua tahun bagi kepala keluarga miskin ekstrem.”
Pendekatan graduasi sendiri menekankan proses pendampingan bertahap agar keluarga miskin benar-benar mampu keluar dari kemiskinan secara permanen. Artinya, keberhasilan tidak diukur dari seberapa banyak bantuan disalurkan, tetapi sejauh mana keluarga mampu mandiri secara ekonomi dan sosial.
Dalam kerangka itu, Desa Berdaya memuat beberapa prinsip penting. Pertama, pendidikan politik yang mendorong aksi anti-kemiskinan. Kedua, inisiatif lokal berbasis desa. Ketiga, peningkatan kesadaran tentang pentingnya kemandirian sosial dan ekonomi.
Keempat, praktik berkelanjutan yang tidak berhenti pada proyek sesaat. Dan kelima, kolaborasi lintas sektor yang selama ini justru menjadi kelemahan utama dalam program pengentasan kemiskinan.
“Aksi kolaboratif yang bersifat konvergensi sebagai sebuah bentuk kesadaran akan kesalahan selama ini dalam pemberantasan kemiskinan yang cenderung bersifat sektoral, tidak berkelanjutan, dan sendiri-sendiri,” tulis Adhar.
Kalimat itu seperti kritik terbuka terhadap wajah pembangunan yang selama ini berjalan terpecah-pecah. Setiap instansi memiliki program sendiri, setiap lembaga memiliki agenda sendiri, tetapi masyarakat miskin tetap berdiri di titik yang sama.
Desa sebagai Ruang Harapan Baru
Ada sesuatu yang menarik dari gagasan Desa Berdaya: upaya mengembalikan desa sebagai pusat kehidupan sosial masyarakat. Selama ini pembangunan sering terlalu berorientasi kota.
Desa hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan dari atas. Akibatnya, banyak program kehilangan konteks lokal dan gagal menjawab kebutuhan masyarakat.
Padahal desa memiliki modal sosial yang sangat besar. Tradisi gotong royong, solidaritas komunitas, hubungan sosial yang erat, hingga budaya saling membantu merupakan kekuatan yang tidak dimiliki masyarakat urban.
Jika modal sosial ini dipadukan dengan penguatan ekonomi produktif, maka desa sebenarnya bisa menjadi fondasi utama pengentasan kemiskinan.
Pada hari yang sama, dalam highlight Ceraken.id bertajuk “Desa Berdaya dan Ikhtiar Memutus Rantai Kemiskinan di NTB”, Adhar Hakim menegaskan bahwa kemiskinan sesungguhnya menyentuh martabat manusia.
“Kemiskinan bukan sekadar angka statistik yang dicatat dalam laporan pembangunan, melainkan kenyataan hidup yang menyentuh harkat manusia,” ujarnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa isu kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kemanusiaan. Ketika seseorang kehilangan akses pendidikan, layanan kesehatan, atau peluang usaha, yang hilang bukan sekadar pendapatan, melainkan rasa percaya diri dan harapan hidup.
Karena itu Desa Berdaya tidak cukup hanya berbicara tentang modal usaha atau bantuan ekonomi. Yang lebih penting adalah membangun rasa percaya diri masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
“Ketika masyarakat diberi kesempatan untuk berkembang melalui pendampingan, pendidikan sosial, dan penguatan usaha produktif, maka yang dibangun bukan hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga rasa percaya diri untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” kata Adhar.
Di titik ini, Desa Berdaya menjadi lebih dari sekadar program pembangunan. Ia berubah menjadi gerakan sosial yang mencoba memulihkan kembali kepercayaan masyarakat miskin terhadap dirinya sendiri.
Melampaui Statistik dan Janji Politik
Persoalan kemiskinan di NTB sesungguhnya bukan karena daerah ini tidak memiliki sumber daya. Pulau Lombok dan Sumbawa menyimpan kekayaan pertanian, peternakan, kelautan, tambang, hingga pariwisata kelas dunia. Namun pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghadirkan pemerataan kesejahteraan.
Sering kali pembangunan hanya tumbuh di pusat-pusat tertentu, sementara desa-desa tetap tertinggal. Pariwisata berkembang pesat, hotel dan investasi tumbuh, tetapi masyarakat miskin di pedesaan tidak otomatis ikut menikmati hasilnya.
Ketimpangan inilah yang kemudian melahirkan pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya pembangunan dilakukan?
Desa Berdaya tampaknya mencoba menjawab kegelisahan itu dengan pendekatan mikro. Fokusnya bukan pada proyek besar, melainkan pada penataan ekonomi keluarga miskin secara langsung. Pendampingan dilakukan hingga dua tahun agar perubahan benar-benar mengakar.
Pendekatan seperti ini memang tidak instan. Ia membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan keberanian politik. Namun sejarah menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak pernah berhasil melalui cara-cara cepat. Kemiskinan adalah persoalan struktural yang membutuhkan kerja panjang dan keberlanjutan.
Di tengah budaya politik yang sering lebih menyukai program populis jangka pendek, Desa Berdaya menghadirkan tantangan baru: apakah pemerintah sanggup menjaga konsistensi program ini melampaui pergantian kekuasaan dan kepentingan politik sesaat?
Sebab banyak program baik akhirnya mati di tengah jalan karena berganti pemimpin, berubah prioritas, atau kehilangan dukungan anggaran. Akibatnya masyarakat kembali kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap negara.
Karena itu keberhasilan Desa Berdaya tidak hanya ditentukan oleh konsepnya, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak untuk menjadikannya gerakan bersama. Pemerintah, desa, akademisi, komunitas sosial, dunia usaha, hingga masyarakat sendiri harus bergerak dalam arah yang sama.
Jika tidak, Desa Berdaya hanya akan menjadi jargon baru dalam panjangnya daftar program pengentasan kemiskinan yang gagal meninggalkan jejak.
Keberanian Membangun Sistem
Gagasan Desa Berdaya menghadirkan sesuatu yang selama ini hilang dalam banyak kebijakan pembangunan: keberpihakan yang manusiawi. Program ini tidak melihat masyarakat miskin sebagai beban negara, melainkan sebagai manusia yang memiliki potensi untuk bangkit jika diberi ruang, pendampingan, dan kesempatan.
Di tengah kecenderungan pembangunan yang sering terjebak pada angka statistik dan pencitraan politik, Desa Berdaya menawarkan cara pandang yang lebih mendasar: bahwa kemiskinan harus dilawan dengan membangun kesadaran, kemandirian, dan solidaritas sosial.
NTB memang membutuhkan lebih dari sekadar bantuan. Daerah ini membutuhkan keberanian untuk membangun sistem yang memungkinkan masyarakat miskin keluar dari ketidakberdayaan secara permanen.
Desa Berdaya bisa menjadi awal penting menuju arah itu, asalkan dijaga dengan kesungguhan, konsistensi, dan kemauan politik yang kuat.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa megah proyek yang dibangun, melainkan seberapa banyak manusia yang berhasil diselamatkan dari kehilangan harapan hidupnya. (aks)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: liputan
