CERAKEN.ID — Di tengah derasnya arus informasi digital yang bergerak tanpa jeda, hubungan antara pemerintah dan media massa sering kali berada di persimpangan: antara keterbukaan dan kecurigaan, antara kritik dan kepentingan publik. Namun di Mataram, relasi itu justru tumbuh menjadi ruang kolaborasi yang menarik perhatian daerah lain.
Keberhasilan Pemerintah Kota Mataram membangun hubungan harmonis dengan media massa, ditambah capaian meraih tiga besar pengelola media sosial terbaik dalam ajang Anugerah Media Humas Awards, membuat Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke Diskominfo Kota Mataram.
Rombongan yang dipimpin Asisten III Pemerintah Kabupaten Karangasem, I Wayan Ardita bersama Kepala Bagian Prokopim, I Wayan Surya Edi Gautama disambut langsung oleh Kepala Diskominfo Kota Mataram, H. M. Ramadhani didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Nurmila A. di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Kamis (21/05/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan itu bukan sekadar agenda seremonial antarbirokrasi. Ada kegelisahan yang sama-sama dipahami: bagaimana pemerintah tetap mampu hadir secara informatif, cepat, dan dipercaya masyarakat di tengah perubahan pola konsumsi informasi yang semakin digital.
Membangun Kepercayaan di Tengah Arus Informasi
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, kedua pihak membahas berbagai strategi komunikasi pemerintahan: mulai dari pengelolaan media publikasi, hubungan dengan pers, penguatan konten digital, hingga cara menyampaikan kebijakan publik secara efektif dan responsif.
Kepala Diskominfo Kota Mataram, H. M. Ramadhani menegaskan bahwa hubungan harmonis antara pemerintah dan media tidak lahir dari kepentingan sepihak, melainkan dari keterbukaan informasi dan rasa saling percaya.
“Berbagai informasi pemerintah sejauh ini dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat melalui dukungan media cetak, elektronik, maupun media online yang berkembang sangat pesat,” ujarnya.
Pernyataan itu menunjukkan satu hal penting: pemerintah modern tidak lagi bisa bekerja dalam ruang tertutup. Informasi publik bukan sekadar produk administrasi, tetapi bagian dari pelayanan kepada warga negara.
Di era digital, kecepatan informasi sering kali melampaui kemampuan pemerintah merespons keadaan. Dalam situasi seperti itu, media massa menjadi jembatan penting antara kebijakan dan masyarakat. Karena itulah, komunikasi yang sehat antara pemerintah dan pers menjadi kebutuhan demokrasi, bukan sekadar strategi pencitraan.
Meski demikian, Ramadhani tidak menampik adanya dinamika komunikasi yang kadang muncul di lapangan. Namun menurutnya, berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui Forum Wartawan Pemerintah Kota Mataram yang selama ini menjadi ruang dialog bersama.
Forum tersebut, katanya, lahir dari inisiatif para jurnalis yang aktif meliput di lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Dari ruang informal itulah komunikasi menjadi lebih cair, lebih manusiawi, sekaligus memperkuat silaturahmi antara pemerintah dan insan pers.
Media Sosial dan Wajah Baru Pemerintahan
Perubahan besar dalam komunikasi publik hari ini bukan hanya terjadi pada media massa konvensional, tetapi juga pada media sosial. Pemerintah tidak lagi cukup menyampaikan informasi melalui konferensi pers atau siaran resmi. Publik kini menuntut komunikasi yang cepat, visual, interaktif, dan mudah dipahami.
Keberhasilan Pemerintah Kota Mataram meraih penghargaan dalam pengelolaan media sosial terbaik menunjukkan bahwa birokrasi mulai memahami perubahan itu. Media sosial tidak hanya menjadi ruang publikasi, tetapi juga ruang membangun kepercayaan masyarakat.
Menurut H. M. Ramadhani, perhatian kepala daerah terhadap pemberitaan media menjadi salah satu faktor penting dalam penguatan komunikasi publik di Kota Mataram. Ia menilai, Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana yang memiliki latar belakang ilmu komunikasi memahami pentingnya media sebagai sarana membangun kepercayaan publik.
Di sinilah letak perubahan paradigma pemerintahan modern. Pemimpin daerah tidak lagi hanya dituntut bekerja, tetapi juga mampu menjelaskan kerja-kerja pemerintah kepada masyarakat secara transparan dan komunikatif.
Kunjungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ke Kota Mataram menjadi penanda bahwa praktik komunikasi pemerintahan kini mulai dipandang sebagai bagian penting dari tata kelola daerah. Bukan hanya soal menyebarkan informasi, melainkan bagaimana membangun relasi yang sehat antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Karena pada akhirnya, demokrasi tidak hanya hidup dari kebijakan yang dibuat pemerintah, tetapi juga dari bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan secara jujur, terbuka, dan dapat dipercaya. (*)
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: ppid kota mataram
