CERAKEN.ID — Upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan penanganan berbagai persoalan sosial kembali mendapatkan momentum penting. Pertemuan antara Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal dan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (9/3/2026), menjadi penanda penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia bahkan menyatakan antusiasmenya menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu percontohan nasional penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu. Gagasan ini muncul dari kesamaan visi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi berbasis data sekaligus memperluas pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal hadir didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik dan Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti. Sementara Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Men didampingi jajaran pejabat eselon I, antara lain Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat Adrianus Alla
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Reformasi Data Sosial Nasional
Dalam pemaparannya, Saifullah Yusuf menekankan bahwa pembenahan sistem data menjadi fondasi utama keberhasilan program bantuan sosial. Selama ini, persoalan akurasi data sering menjadi hambatan dalam memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memperkuat sistem pendataan melalui skema baru yang dikenal sebagai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam mekanisme ini, pengelolaan dan validasi data diserahkan kepada Badan Pusat Statistik sebagai wali data nasional.
Langkah ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar sistem bantuan sosial menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
“Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan,” ujar Saifullah Yusuf.
Perbaikan tata kelola data tersebut diharapkan mampu mengurangi kesalahan inklusi maupun eksklusi dalam program bantuan sosial, sekaligus menjadi basis bagi kebijakan pembangunan sosial yang lebih presisi.
Sekolah Rakyat dan Upaya Memutus Rantai Kemiskinan
Selain pembenahan data, Kementerian Sosial juga memaparkan program prioritas nasional yang menjadi salah satu strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan, yaitu Program Sekolah Rakyat.
Program ini dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang berasal dari kelompok Desil 1 dalam basis data sosial nasional.
Melalui konsep pendidikan berasrama, negara menanggung seluruh kebutuhan siswa mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal, makan, pakaian, hingga layanan kesehatan. Tidak hanya pendidikan formal, siswa juga mendapatkan pembinaan karakter serta keterampilan yang diharapkan mampu membuka peluang masa depan yang lebih baik.
Bagi siswa berprestasi, pemerintah bahkan menyiapkan jalur beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik. Program ini diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi yang selama ini menjadi salah satu tantangan pembangunan sosial di berbagai daerah.
Desa Berdaya: Strategi NTB Mengentaskan Kemiskinan
Di sisi lain, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada tiga prioritas utama, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pariwisata.
Pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, menjadi perhatian utama karena NTB masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Saat ini, NTB masih memiliki sekitar 106 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Melalui program ini, sekitar 40 desa setiap tahun mendapatkan pendampingan khusus untuk memastikan berbagai intervensi pembangunan berjalan secara tepat sasaran. Pendamping desa melakukan verifikasi serta validasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif dengan mengorkestrasi berbagai sumber daya pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi, hingga sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Intervensi dilakukan pada dua level sekaligus, yaitu keluarga dan desa.
Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapatkan dukungan sekitar Rp7 juta untuk mengembangkan usaha produktif, seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, atau pembangunan greenhouse yang dapat mendukung kebutuhan pangan program makan bergizi gratis.
Sementara pada level desa, dialokasikan sekitar Rp500 juta untuk mengatasi berbagai hambatan struktural, seperti pembangunan jalan tani, perbaikan rumah tidak layak huni, serta penyediaan infrastruktur dasar yang selama ini menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Sinergi Program Sosial
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB juga menyampaikan usulan penting terkait keberlanjutan bantuan sosial. Ia berharap masyarakat yang sedang menjalani program pemberdayaan tidak langsung dikeluarkan dari program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan.
Menurutnya, masa transisi menuju kemandirian ekonomi memerlukan waktu yang cukup agar keluarga penerima manfaat benar-benar mampu berdiri secara mandiri.
“Idealnya mereka tetap mendapatkan bantuan sosial setidaknya selama satu tahun masa intervensi, agar memiliki waktu untuk benar-benar mandiri secara ekonomi sebelum keluar dari kelompok miskin,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa sebagai pusat layanan pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem pelayanan pemerintah.
Kampung Nelayan dan Bhakti Sosial
Pertemuan tersebut juga membahas berbagai program sosial lain yang akan dilaksanakan di NTB. Kementerian Sosial menyatakan kesiapan membantu pembangunan dua lokasi Program Kampung Nelayan terpadu.
Setiap lokasi dirancang di atas lahan sekitar satu hektare dengan konsep permukiman nelayan yang lebih layak dan aman. Kawasan ini akan dilengkapi sekitar 100 unit rumah, fasilitas sosial, tempat ibadah, serta ruang bermain anak.
Program tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional serta kontribusi sektor swasta melalui CSR.
Selain pembangunan permukiman nelayan, Kementerian Sosial juga akan menggelar bhakti sosial berupa operasi katarak bagi 500 warga NTB, dengan alokasi sekitar 350 pasien di Pulau Lombok dan 150 pasien di Pulau Sumbawa.
NTB sebagai Laboratorium Kebijakan Sosial
Menanggapi berbagai paparan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasinya terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Ia bahkan menyatakan komitmennya untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi NTB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2026.
Bagi pemerintah pusat, NTB memiliki potensi besar untuk menjadi laboratorium kebijakan sosial yang mampu menunjukkan bagaimana berbagai program nasional dapat diintegrasikan dengan kebijakan daerah.
“Untuk NTB saya sangat antusias. Saya ingin NTB menjadi percontohan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu,” ujar Saifullah Yusuf.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal pun menegaskan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.
“Apapun program Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NTB siap menjadi bagian dari solusi,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa upaya mengatasi kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Jika sinergi ini berjalan konsisten, bukan tidak mungkin Nusa Tenggara Barat akan menjadi contoh bagaimana pendekatan terpadu mampu mempercepat keluar dari lingkaran kemiskinan dan membangun kesejahteraan sosial yang lebih inklusif.**
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun pemprov ntb
