CERAKEN.ID — Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, desa kembali ditempatkan sebagai titik awal perubahan. Dari ruang pertemuan di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, Selasa (10/3/2026), sebuah gagasan tentang masa depan pembangunan desa mengemuka.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memaparkan strategi komprehensif pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, sebuah pendekatan yang mengandalkan orkestrasi berbagai kekuatan pembangunan di tingkat desa.
Pertemuan itu berlangsung bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Dalam pandangan sang menteri, gagasan yang dibawa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan sekadar program daerah, melainkan sebuah model yang berpotensi direplikasi secara nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujar Yandri.
Pernyataan itu menggarisbawahi satu hal penting: pembangunan desa tidak lagi bisa dilakukan secara sektoral. Ia menuntut sinergi lintas sektor; pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil.
Mengorkestrasi Program yang Sudah Ada
Dalam paparannya, Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur NTB, menegaskan bahwa Desa Berdaya bukanlah program yang lahir dari nol. Sebaliknya, ia merupakan upaya menyatukan berbagai program yang telah ada agar bekerja lebih efektif dan terarah di desa.
“Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru. Yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja secara terpadu dan lebih efektif di desa,” jelasnya.
Pendekatan orkestrasi ini berarti menyatukan sumber daya yang selama ini tersebar. Program pemerintah pusat, bantuan daerah, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dukungan perguruan tinggi, hingga filantropi seperti Badan Amil Zakat Nasional dipadukan dalam satu kerangka kerja pembangunan desa.
Kementerian Desa sendiri menyatakan kesiapan untuk memperkuat sinergi tersebut. Bahkan, kementerian memiliki sekitar 500 perusahaan nasional yang berpotensi dilibatkan dalam pembinaan desa melalui program CSR.
“Kita akan dorong perusahaan-perusahaan itu untuk membina desa. Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” tegas Yandri.
Intervensi Berbasis Data di Tingkat Desa
Salah satu elemen penting dari strategi Desa Berdaya adalah validitas data kemiskinan. Pemerintah Provinsi NTB melakukan verifikasi dan validasi data secara langsung di desa melalui pendamping mandiri yang didanai oleh pemerintah provinsi.
Pendamping tersebut bekerja bersama pendamping desa yang telah lebih dahulu bertugas di lapangan. Kolaborasi ini memastikan bahwa program intervensi benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
Gubernur Miq Iqbal menjelaskan bahwa intervensi dilakukan dalam dua bentuk utama: intervensi pada level keluarga dan intervensi pada level desa.
Melalui pendekatan ini, masyarakat miskin ekstrem dipetakan menjadi dua kelompok. Sekitar 60 persen merupakan kelompok produktif yang masih memiliki peluang untuk diberdayakan melalui program ekonomi. Sisanya merupakan kelompok rentan yang tidak lagi produktif karena faktor usia atau kondisi kesehatan.
Kelompok terakhir diperlakukan sebagai mustahik tetap, yakni masyarakat yang terus menerima perlindungan sosial secara berkelanjutan melalui dukungan berbagai lembaga sosial.
Pendekatan ini memperlihatkan pergeseran paradigma pembangunan: kemiskinan tidak lagi ditangani dengan satu metode yang seragam, tetapi dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
Desa Tematik dan Rantai Pasok Pangan
Selain fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, program Desa Berdaya juga mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal. Setiap desa didorong untuk mengembangkan komoditas unggulan yang sesuai dengan karakter wilayahnya.
Beberapa contoh yang muncul antara lain desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, desa sapi, hingga desa wisata.
Namun, menurut Miq Iqbal, pengembangan desa tematik tidak cukup hanya berhenti pada produksi. Desa harus terhubung dengan pasar agar aktivitas ekonomi yang tercipta dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Salah satu peluang besar yang dapat dimanfaatkan desa adalah program nasional Makan Bergizi Gratis, yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar.
“Desa tidak boleh hanya menjadi penonton. Desa harus menjadi produsen yang memasok kebutuhan pangan untuk program nasional,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup atau close loop economy, yang mengutamakan penggunaan pangan lokal dalam rantai pasok program nasional.
Dalam sistem ini, koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan memainkan peran penting sebagai penghubung antara produksi desa dan distribusi pasar di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Menguatkan Desa, Menahan Urbanisasi
Lebih jauh, Gubernur NTB menekankan bahwa penguatan ekonomi desa tidak hanya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, tetapi juga dengan upaya menahan laju urbanisasi.
Banyak negara maju menghadapi persoalan serius ketika desa kehilangan penduduk produktifnya. Urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan ketimpangan pembangunan antara desa dan kota.
Karena itu, pembangunan desa harus mampu menciptakan peluang ekonomi yang menarik bagi generasi muda.
“Jika desa kuat, daerah akan kuat. Ketika desa berkembang, berbagai persoalan sosial dapat kita selesaikan dari akarnya,” ujar Miq Iqbal.
Dalam konteks inilah Desa Berdaya diproyeksikan menjadi fondasi pembangunan yang lebih inklusif. Ia tidak hanya bertujuan menurunkan angka kemiskinan ekstrem, tetapi juga menciptakan keseimbangan pembangunan antara desa dan kota.
Menuju Sinergi Nasional
Rencana kehadiran Menteri Desa dan Menteri Sosial dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB di Mataram pada 16 April 2026 menjadi sinyal kuat bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin diperkuat.
Kolaborasi lintas sektor yang diusung Desa Berdaya menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak lagi dipandang sebagai urusan pinggiran, melainkan sebagai pusat strategi pembangunan nasional.
Jika orkestrasi ini berjalan efektif, desa tidak lagi hanya menjadi ruang tinggal masyarakat pedesaan. Ia akan menjadi pusat produksi, ruang inovasi, sekaligus fondasi bagi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.**
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun pemprov ntb
