CERAKEN.ID — Mataram, 23 Maret 2026 — Sebuah kalimat sederhana namun sarat makna mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, dengan Majelis Adat Sasak (MAS): “Orang Sasak mengayomi semua orang. Kita besar maka perilaku kita seperti orang besar.”
Kalimat ini bukan sekadar ungkapan filosofis, melainkan penegasan identitas sekaligus arah moral dalam kepemimpinan daerah yang majemuk.
Di tengah dinamika sosial dan keberagaman etnis di NTB, pernyataan tersebut menjadi fondasi etis bahwa kepemimpinan tidak boleh eksklusif. Orang Sasak, sebagai kelompok mayoritas di Pulau Lombok, justru dituntut menunjukkan kebesaran melalui sikap mengayomi, merangkul, dan menghadirkan rasa aman bagi semua.
Dalam konteks ini, “besar” bukan merujuk pada dominasi, melainkan pada keluasan hati dan kedewasaan dalam bertindak.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa dirinya ingin hadir sebagai figur “Bapak, orangtua, dan rumah bagi semua orang”, baik itu masyarakat Bali, Dompu, Bima, maupun Sumbawa.
Pernyataan ini mencerminkan paradigma kepemimpinan inklusif yang tidak hanya berbasis administratif, tetapi juga emosional dan kultural. Kepemimpinan tidak lagi sekadar soal kebijakan, tetapi tentang menghadirkan rasa memiliki bagi seluruh warga.
Filosofi ini kemudian diterjemahkan dalam kebijakan konkret. Pada tahun pertama kepemimpinannya, fokus pembangunan justru diarahkan lebih besar ke Pulau Sumbawa.
Langkah ini mengandung pesan simbolik yang kuat: bahwa kepemimpinan dari etnis mayoritas tidak berarti memusatkan pembangunan di wilayah sendiri. Sebaliknya, ia justru menjadi jembatan untuk menghapus kesenjangan dan memperkuat keadilan antarwilayah.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama. Pembukaan akses ke daerah-daerah terisolasi seperti Batu Rotok, Batu Dulang, dan Lenangguar, serta penguatan konektivitas wilayah utara melalui kawasan Samota hingga Dompu, menunjukkan komitmen untuk menghadirkan negara hingga ke pinggiran.
Infrastruktur di sini bukan sekadar jalan fisik, tetapi jalan menuju pemerataan kesempatan.
Di sektor kesehatan, peningkatan status rumah sakit Manambai dan RSUD Bima menjadi tipe B merupakan langkah strategis dalam memperkuat layanan publik. Akses terhadap kesehatan yang lebih baik menjadi indikator penting bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, pendekatan terhadap kemiskinan dilakukan melalui program Desa Berdaya yang menyasar 106 desa di seluruh NTB.
Program ini tidak hanya menawarkan bantuan finansial sebesar Rp500 juta per desa, tetapi juga menekankan pada pendataan ulang dan orkestrasi kolaborasi lintas sektor. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari pola bantuan ke pola pemberdayaan, di mana masyarakat didorong menjadi subjek pembangunan.
Di sektor ketahanan pangan, rencana pengembangan 900 dapur dalam program MBG menjadi langkah inovatif untuk menggerakkan ekonomi lokal berbasis konsumsi daerah.
Sedangkan di sektor pariwisata, penguatan konektivitas penerbangan dan pembenahan destinasi menjadi bagian dari strategi menjadikan NTB sebagai daerah yang kompetitif di tingkat global.
Namun, di balik berbagai kebijakan tersebut, peran budaya dan adat tetap menjadi penyangga utama. Majelis Adat Sasak (MAS) memposisikan diri sebagai mitra kritis sekaligus pendukung pemerintah.
Dane Guni Sasak, HL Sajim Sastrawan, menyebut silaturahmi ini sebagai awal dari ikhtiar panjang menuju NTB Makmur Mendunia. MAS memilih untuk tidak tergesa-gesa memberikan rekomendasi, melainkan memberi ruang bagi gubernur untuk menempa pengalaman, merasakan “manis dan pahitnya” kepemimpinan.
Sikap ini mencerminkan kearifan lokal yang menghargai proses. Dalam tradisi Sasak, kepemimpinan bukan hanya soal legitimasi formal, tetapi juga soal pembuktian moral dan kemampuan menghadapi ujian.
Dukungan tidak diberikan secara membabi buta, melainkan melalui pendampingan yang kritis dan konstruktif.
Harapan juga datang dari Ketua MAS NTB, Lalu Winengan, yang melihat momentum kepemimpinan dari kalangan Sasak sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik bagi masyarakat Sasak maupun NTB secara keseluruhan.
Harapan ini menegaskan bahwa identitas kultural tidak berhenti pada simbol, tetapi harus bertransformasi menjadi kekuatan pembangunan manusia.
Pada akhirnya, filosofi “mengayomi semua orang” menjadi benang merah yang menghubungkan antara nilai budaya dan kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan yang berakar pada kearifan lokal justru memiliki daya jangkau yang universal.
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, pendekatan ini menawarkan pelajaran penting: bahwa menjadi besar berarti mampu merangkul, bukan menyingkirkan.
NTB hari ini sedang menapaki jalan itu, jalan di mana identitas tidak menjadi sekat, melainkan jembatan; dan kekuasaan tidak menjadi alat dominasi, melainkan ruang pengabdian.(*)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun pemprov ntb
