Sekda Baru dan Arah Konsolidasi NTB

CERAKEN.ID — Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menandai babak baru dalam konsolidasi birokrasi daerah.

Di Pendopo Gubernur, Kamis (9/4/2026), Lalu Muhamad Iqbal secara resmi melantik Abul Chair berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TPA Tahun 2026.

Momentum ini bukan sekadar seremonial pergantian jabatan, melainkan penegasan arah kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan NTB ke depan.

Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan pesan yang sederhana namun sarat makna: kepercayaan.

“Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Kepercayaan ini menjadi fondasi awal relasi antara kepala daerah dan panglima birokrasi, relasi yang akan menentukan ritme kerja pemerintahan sehari-hari.

Pesan Religius dan Organisatoris

Namun, yang menarik dari pelantikan ini adalah pendekatan simbolik yang digunakan. Miq Iqbal, sapaan akrab gubernur, mengaitkan kerja pemerintahan dengan konsep berjamaah dalam ajaran Islam.

Analogi tentang pahala salat berjamaah yang berlipat menjadi metafora tentang pentingnya kolaborasi dalam membangun daerah.

Pesan ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga organisatoris: pembangunan tidak bisa dijalankan secara parsial, melainkan harus melalui orkestrasi kolektif lintas sektor.

Di sinilah posisi Sekda menjadi krusial. Jika gubernur berperan sebagai nahkoda yang mengarahkan visi besar, maka Sekda adalah motor penggerak yang memastikan mesin birokrasi bekerja efektif dari dalam.

Miq Iqbal secara terbuka mengakui bahwa selama setahun terakhir, keterbatasan karena belum adanya Sekda definitif membuat ruang geraknya di tingkat eksternal belum optimal.

Kini, dengan dilantiknya Abul Chair, pembagian peran menjadi lebih tegas: gubernur memperluas jejaring dan konsolidasi program di luar, sementara Sekda mengawal implementasi di dalam.

Pernyataan “nanti Pak Sekda yang mengurus NTB dari dalam” mencerminkan model kepemimpinan yang berbasis distribusi peran. Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh visi, tetapi juga oleh kemampuan eksekusi.

Sekda menjadi simpul koordinasi yang menghubungkan kebijakan dengan implementasi teknis di lapangan.

Lebih jauh, pelantikan ini juga memperlihatkan fase perkembangan pemerintahan NTB. Setelah satu tahun berjalan, Miq Iqbal menegaskan bahwa fokusnya adalah membangun fondasi yang kuat, bukan sekadar mengejar kecepatan.

Pilihan untuk “berlari sedikit lebih pelan tetapi dengan pondasi yang kuat” menunjukkan pendekatan pembangunan yang berhati-hati, menghindari rapuhnya sistem akibat percepatan yang tidak terkelola.

Kini, dengan struktur birokrasi yang lebih lengkap, pemerintah provinsi berada pada titik transisi: dari fase konsolidasi menuju fase akselerasi. Kehadiran Sekda definitif menjadi prasyarat penting untuk melangkah lebih jauh.

Penguatan Akuntabilitas dan Tata Kelola

Di sisi lain, latar belakang Abul Chair sebagai pejabat yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur membawa harapan tersendiri, terutama dalam penguatan akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memastikan birokrasi NTB berjalan tidak hanya efektif, tetapi juga transparan dan akuntabel.

Gubernur juga menekankan aspek inklusivitas dalam kepemimpinan daerah. Pernyataannya bahwa “siapapun yang mencintai NTB adalah orang NTB” menjadi pesan terbuka bahwa pembangunan daerah ini tidak dibatasi oleh latar belakang geografis atau kultural.

Dengan asal-usul Abul Chair yang berasal dari Madura, pesan ini sekaligus menjadi simbol keterbukaan NTB sebagai ruang kolaborasi lintas identitas.

Pelantikan yang turut dihadiri Indah Dhamayanti Putri, pimpinan DPRD, Forkopimda, dan jajaran OPD ini menegaskan bahwa kerja pemerintahan adalah kerja kolektif.

Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan dukungan sekaligus harapan agar kepemimpinan birokrasi yang baru mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Pada akhirnya, pelantikan Sekda bukanlah garis akhir, melainkan titik awal. Tantangan nyata justru dimulai setelah seremoni usai: bagaimana memastikan sinkronisasi program, menjaga stabilitas birokrasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.

Di tengah dinamika pembangunan daerah, NTB kini memiliki dua poros yang saling melengkapi: kepemimpinan politik yang bergerak ke luar, dan kepemimpinan administratif yang menguatkan dari dalam.

Jika keduanya berjalan selaras, “berjamaah” dalam istilah gubernur, maka harapan akan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan bukanlah sesuatu yang utopis, melainkan tujuan yang kian mendekat.(*)