CERAKEN.ID — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menggeser arah pembangunan ke jalur yang lebih terintegrasi. Melalui Pra-Musrenbang RKPD 2027, satu pesan kuat digaungkan: meninggalkan pola kerja lama yang sektoral menuju kolaborasi lintas wilayah yang solid dan berdampak nyata.
Dalam forum yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, yang akrab disapa Umi Dinda, menegaskan bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak lagi bisa dijawab dengan pendekatan parsial. Kompleksitas persoalan daerah menuntut sinergi yang lebih kuat antarlevel pemerintahan.
“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu kesatuan sistem,” tegasnya. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan refleksi atas kenyataan di lapangan, di mana ketidaksinkronan program kerap menghambat efektivitas pembangunan.
Membongkar Ego Sektoral
Salah satu kritik paling tajam dalam forum tersebut adalah masih kuatnya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan. Pola kerja yang terfragmentasi ini tidak hanya menimbulkan tumpang tindih program, tetapi juga berujung pada pemborosan anggaran.
Pra-Musrenbang dijadikan momentum untuk membongkar kebiasaan lama itu. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan, dari pusat hingga daerah, didorong menjadi fondasi utama. Dalam kerangka ini, dokumen seperti RPJP tidak lagi dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai kompas pembangunan yang harus selaras dengan realitas di lapangan.
“Kalau tidak selaras, maka kita hanya berjalan tanpa arah,” ujar Umi Dinda, menegaskan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan implementasi.
Tiga Agenda Strategis 2027
Sebagai pijakan awal, Pemprov NTB menetapkan tiga agenda besar yang akan menjadi tulang punggung pembangunan 2027.
Pertama, ketahanan pangan berbasis perlindungan lahan. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Nusa Tenggara Barat menghadapi ancaman serius berupa alih fungsi lahan dan minimnya regenerasi petani. Penguatan infrastruktur pertanian dan perlindungan lahan produktif menjadi kunci menjaga keberlanjutan sektor ini.
Kedua, akselerasi ekonomi digital dan penguatan UMKM. Transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan. UMKM didorong untuk naik kelas melalui adopsi teknologi, membuka peluang menembus pasar global dan meningkatkan daya saing daerah.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Isu stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran ditangani dengan pendekatan berbasis data. Intervensi diarahkan lebih presisi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Dari Seremoni ke Substansi
Berbeda dari praktik sebelumnya, Pra-Musrenbang kali ini didorong menjadi ruang dialog yang jujur dan terbuka. Umi Dinda secara tegas meminta kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meninggalkan laporan normatif yang hanya indah di atas kertas.
“Saya tidak butuh laporan yang bagus di atas kertas. Saya ingin tahu apa yang macet di desa,” ujarnya.
Pendekatan ini menandai pergeseran penting: dari perencanaan administratif menuju perencanaan berbasis pemecahan masalah (problem solving). Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap program lahir dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
Menjaga Optimisme di Tengah Keterbatasan
Di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global yang tidak menentu, Pemprov NTB tetap memasang target ambisius: menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata.
Optimisme ini dibangun di atas keyakinan bahwa perencanaan yang presisi, dukungan data yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor mampu menjadi kunci keberhasilan. Program seperti Desa Berdaya pun didorong untuk direplikasi secara masif dengan koordinasi yang lebih solid antara provinsi dan kabupaten/kota.
Pada akhirnya, arah baru ini menegaskan bahwa pembangunan tidak lagi sekadar soal merancang program, tetapi bagaimana memastikan program tersebut hidup dan bekerja di tengah masyarakat.
“Perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Ia harus hidup, bekerja, dan dirasakan masyarakat,” tutup Umi Dinda.
Dengan semangat kolaborasi yang mulai dibangun, NTB tengah menapaki fase baru Pembangunan, fase di mana keberhasilan tidak lagi diukur dari seberapa banyak program dirancang, melainkan seberapa besar dampak yang benar-benar dirasakan rakyat. (*)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun pemrpov ntb
