CERAKEN.ID — Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menegaskan identitas barunya. Tak lagi semata dikenal karena pesona wisata dan gemerlap Sirkuit Mandalika, NTB kini menjelma sebagai “laboratorium hidup” bagi praktik ekonomi syariah di Indonesia.
Dari sektor perbankan hingga industri halal seperti makanan, fesyen, dan pariwisata, provinsi ini menunjukkan bagaimana konsep ekonomi berbasis nilai dapat diterapkan secara nyata dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan BPR Syariah Summit 2026 yang digelar di Lombok Raya, Senin, 20 April 2026. Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi), Alfi Wijaya, secara lugas menyebut Lombok sebagai tempat belajar bagi industri keuangan syariah nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Lombok ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga tempat belajar. Industri BPRS di sini menunjukkan kinerja yang sehat dan bisa menjadi referensi nasional,” ujarnya dengan nada optimistis.
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Di tengah tekanan yang melanda industri BPR Syariah secara nasional, mulai dari menurunnya profitabilitas hingga meningkatnya pembiayaan bermasalah, NTB justru menampilkan performa yang kontras: stabil, sehat, dan bahkan mengesankan.
Anomali Positif di Tengah Tekanan Nasional
Data yang dipaparkan Alfi Wijaya menunjukkan capaian yang sulit diabaikan. Pangsa pasar BPRS di NTB hampir menyentuh angka 50 persen, jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 10 persen. Angka ini menandakan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sistem keuangan syariah.
Tak hanya itu, rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) di NTB juga berada pada level yang sangat rendah, yakni sekitar 1 persen. Di tengah kondisi nasional yang penuh tantangan, capaian ini menjadi indikator kuat bahwa sistem yang diterapkan berjalan efektif.
Menurut Alfi, keberhasilan tersebut tidak lahir secara instan. Ia merupakan hasil dari tata kelola yang disiplin, manajemen risiko yang terukur, serta kedekatan lembaga keuangan dengan karakter masyarakat lokal yang religius.
“Kedekatan ini menciptakan kepercayaan. Dan dalam ekonomi syariah, kepercayaan adalah fondasi utama,” tegasnya.
Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar alternatif, melainkan solusi yang relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Ketika sistem konvensional menghadapi tekanan, pendekatan berbasis nilai justru menawarkan stabilitas.
Stabilitas sebagai Kunci di Tengah Ketidakpastian Global
Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menyoroti konteks global yang semakin tidak menentu. Kenaikan harga energi, konflik geopolitik, serta fluktuasi pasar menjadi tantangan serius bagi dunia usaha.
Dalam situasi seperti ini, menurutnya, pelaku usaha tidak semata mencari keuntungan besar, melainkan kepastian.
“Bagi pengusaha, bunga naik tidak masalah, harga naik tidak masalah, asal stabil. Yang paling mereka butuhkan adalah kepastian,” ujarnya.
Di sinilah sistem ekonomi syariah menemukan relevansinya. Dengan akad yang jelas dan mekanisme bagi hasil, sistem ini dinilai mampu mengurangi praktik spekulatif yang kerap menjadi pemicu ketidakstabilan. Terutama bagi sektor mikro dan ultra mikro, yang sejak krisis 1998 terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Iqbal melihat bahwa kekuatan ekonomi syariah bukan hanya pada instrumen keuangannya, tetapi juga pada nilai yang mendasarinya; keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Nilai-nilai inilah yang membuat sistem ini lebih adaptif dalam menghadapi gejolak global.
Menuju Pusat Ekonomi Syariah Nasional
Keseriusan NTB dalam mengembangkan ekonomi syariah tidak berhenti pada capaian saat ini. Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi syariah nasional.
Salah satu langkah konkret adalah mendorong seluruh BPR milik daerah untuk bertransformasi menjadi BPRS. Transformasi ini diharapkan mampu memperluas akses layanan keuangan syariah hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Selain itu, pembenahan Bank NTB Syariah juga menjadi prioritas. Bank ini diproyeksikan sebagai lokomotif perbankan daerah yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu mengonsolidasikan berbagai lembaga keuangan daerah dalam satu arah pembangunan ekonomi yang terintegrasi.
Upaya ini diperkuat dengan konsolidasi pembiayaan, terutama untuk sektor ultra mikro. Dengan pendekatan yang lebih terarah, diharapkan pelaku usaha kecil dapat memperoleh akses permodalan yang lebih mudah, adil, dan berkelanjutan.
Di penghujung acara, Gubernur NTB menyampaikan apresiasi kepada Himbarsi atas kepercayaan menjadikan NTB sebagai tuan rumah Rakernas dan BPRS Summit 2026. Lebih dari sekadar kehormatan, momentum ini dinilai sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi NTB di tingkat nasional.
Rakernas yang mengusung tema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah” dihadiri lebih dari 140 BPRS dari seluruh Indonesia, serta perwakilan OJK, Bank Indonesia, dan pelaku UMKM.
Kepercayaan ini menegaskan satu hal: NTB tidak lagi berada di pinggiran peta ekonomi nasional. Ia kini berada di pusat percakapan, menjadi sumber inspirasi tentang bagaimana ekonomi syariah dapat tumbuh, bertahan, dan memberi harapan di tengah ketidakpastian global. (*)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun pemprov ntb
