Menata Ruang, Menjaga Akar: Nyangkar Carik dan Pertaruhan Identitas Bayan

Senin, 6 April 2026 - 19:30 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

"Nyangkar Carik" mengajukan satu pertanyaan mendasar bagi kita semua: apa arti pembangunan jika ia mencabut akar yang menopangnya? (Foto: akun pemprov ntb/ceraken.id)

CERAKEN.ID — Di tengah laju perubahan yang tak terelakkan, ruang sering kali menjadi korban pertama dari ambisi pembangunan. Ia direduksi menjadi sekadar wadah aktivitas ekonomi, kehilangan makna yang selama ini menghidupinya.

Di Bayan, Lombok Utara, kekhawatiran itu kini menemukan momentumnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencoba menjawabnya melalui sebuah pendekatan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga kultural: Nyangkar Carik.

Gagasan ini mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Nyangkar Carik: Menata Ulang Ruang, Menata Ulang Nilai” yang digelar di Indragiri Camp Bayan, Ahad, 5 April 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Forum tersebut bukan sekadar ruang diskusi, melainkan titik temu antara pemerintah, masyarakat adat, dan para pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap masa depan kawasan Labuan Carik, sebuah ruang yang kini berada di persimpangan antara sejarah dan modernitas.

Ketika Ruang Kehilangan Makna

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, dengan lugas menggambarkan situasi yang dihadapi masyarakat adat Bayan hari ini. Menurutnya, ada tiga krisis yang mengintai: krisis ruang, krisis nilai, dan krisis kelembagaan. Ketiganya saling terkait dan memperlihatkan satu gejala besar, tergerusnya identitas.

Labuan Carik, yang dahulu sarat makna historis dan spiritual, kini perlahan berubah menjadi simpul ekonomi dan logistik. Perubahan ini, meski tak terhindarkan, menyisakan pertanyaan mendasar: apa yang hilang ketika ruang kehilangan maknanya?

“Ekonomi hari ini hidup, tetapi adat hidup segan mati tak mau,” ujar Ahsanul Khalik, menggarisbawahi ketimpangan yang terjadi.

Ruang-ruang yang dulunya menjadi bagian dari sistem nilai kini tereduksi menjadi komoditas. Dalam situasi seperti ini, pasar berpotensi menjadi penentu tunggal arah perubahan, menggantikan peran adat yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat.

Di sinilah Nyangkar Carik menemukan relevansinya. Ia bukan sekadar konsep penataan ruang, tetapi upaya rekonstruksi makna.

Baca Juga :  Deru Mesin dan Gairah Ekonomi di The Mandalika

Melalui pendekatan ini, pemerintah mendorong pembagian kawasan ke dalam tiga zonasi utama: sakral, sosial-budaya, dan ekonomi. Sebuah upaya sederhana namun fundamental, menetapkan batas agar ruang tidak kehilangan identitasnya.

Pendekatan ini juga menegaskan satu hal penting: pembangunan tidak harus menjadi antitesis dari tradisi. Sebaliknya, ia bisa tumbuh dari akar yang sama, selama ada kesadaran untuk menjaga keseimbangan.

Namun, menata ruang saja tidak cukup. Krisis kelembagaan yang disorot Aka, sapaan akrab Ahsanul Khalik, menunjukkan bahwa adat tidak hanya hidup dalam ruang fisik, tetapi juga dalam sistem sosial yang menopangnya.

Melemahnya peran pranata adat seperti Syahbandar Adat, terputusnya ritual Selamat Labuan, serta memudarnya awik-awik menjadi indikator bahwa yang hilang bukan hanya bentuk, tetapi juga fungsi.

Karena itu, Nyangkar Carik juga mencakup revitalisasi kelembagaan dan praktik sosial. Menghidupkan kembali peran Syahbandar Adat, memperkuat aturan adat, hingga mendorong pendidikan berbasis nilai menjadi bagian dari strategi besar ini.

Ini bukan romantisme masa lalu, melainkan upaya memastikan bahwa nilai tetap relevan dalam konteks kekinian.

Perubahan Bukan Berarti Kehilangan

FGD tersebut berlangsung dinamis. Suara masyarakat adat Bayan hadir tidak sebagai pelengkap, tetapi sebagai pusat dari diskusi itu sendiri. Mereka menyampaikan kegelisahan, sekaligus harapan bahwa perubahan tidak harus berarti kehilangan.

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, menyoroti pentingnya integrasi fungsi kawasan. Baginya, aktivitas transportasi dan ekonomi harus berjalan selaras dengan nilai budaya, bukan sebaliknya.

Sementara itu, perwakilan Dinas Kebudayaan NTB menekankan perlunya perlindungan kawasan berbasis budaya sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah.

Dari sisi masyarakat adat, suara Lalu M. Husni Ansyori menjadi penegas bahwa keterhubungan antara manusia, adat, dan ruang adalah kunci. Tanpa itu, perubahan hanya akan melahirkan keterasingan.

Menariknya, pendekatan berbasis adat yang diusung dalam Nyangkar Carik tidak dilihat sebagai hambatan ekonomi. Justru sebaliknya.

Baca Juga :  Desa Berdaya dan Ikhtiar Memutus Rantai Kemiskinan di NTB

Ahsanul Khalik menegaskan bahwa identitas budaya memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dikelola dengan tepat. Dalam konteks pariwisata dan ekonomi kreatif, keunikan budaya menjadi daya tarik yang tak tergantikan.

“Tanpa identitas budaya, Carik hanya menjadi ruang ekonomi biasa,” ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik terhadap model pembangunan yang seragam dan mengabaikan kekhasan lokal.

Momentum ini, menurut Aka, adalah titik krusial. Menunda berarti membiarkan perubahan berjalan tanpa arah, sementara memulai sekarang berarti mengambil kendali atas masa depan.

Dalam bahasa yang lebih tegas: ini bukan sekadar soal pilihan, tetapi soal keberanian menentukan arah.

Bergerak Menuju Aksi

Inisiator kegiatan, Ari Garmono, menyebut Nyangkar Carik sebagai langkah awal konsolidasi. Sebuah upaya menyambungkan kembali yang terputus, antara adat dan kehidupan modern, antara nilai dan praktik, antara masa lalu dan masa depan.

Sejumlah langkah konkret pun mulai dirumuskan: penguatan awik-awik, penghidupan kembali ritual Selamat Labuan, pengembangan pendidikan adat, hingga pembentukan kelembagaan bersama. Semua ini menunjukkan bahwa forum tersebut tidak berhenti pada wacana, tetapi bergerak menuju aksi.

Pada akhirnya, Nyangkar Carik mengajukan satu pertanyaan mendasar bagi kita semua: apa arti pembangunan jika ia mencabut akar yang menopangnya?

Di Bayan, jawaban atas pertanyaan itu sedang dirintis. Bukan dengan menolak perubahan, tetapi dengan menegosiasikannya. Bukan dengan meninggalkan adat, tetapi dengan menempatkannya kembali sebagai fondasi.

Sebab, seperti yang ditegaskan Ahsanul Khalik, pembangunan bukan tentang memilih antara adat atau kemajuan. Ia tentang memastikan bahwa setiap langkah ke depan tetap berpijak pada nilai.

Dan mungkin, di situlah masa depan yang lebih utuh bisa ditemukan, di ruang yang tidak hanya ditata ulang, tetapi juga dimaknai kembali. (*)

Penulis : aks

Editor : ceraken editor

Sumber Berita: akun pemprov ntb

Berita Terkait

Menata Ulang BPBD: Dari Pemadam Krisis Menjadi Pengelola Risiko Bencana
Suara Kesetaraan dari Bumi Gora
Rahmatan Lil Alamin di Panggung Sasambo
Menjaga Ingatan, Mencegah Kehilangan: Simulasi Kebakaran di Museum Negeri NTB
Pancasila dari Bumi Gora untuk Perdamaian Dunia
Desa Berdaya, Menanam Harapan dari Akar Pembangunan NTB
Iduladha di Bumi Gora dan Seruan Merawat Kepedulian
Akademi Isin Angsat dan Ikhtiar Membaca Laut dari Perspektif Seni

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 12:15 WITA

Menata Ulang BPBD: Dari Pemadam Krisis Menjadi Pengelola Risiko Bencana

Jumat, 5 Juni 2026 - 10:59 WITA

Suara Kesetaraan dari Bumi Gora

Kamis, 4 Juni 2026 - 12:36 WITA

Rahmatan Lil Alamin di Panggung Sasambo

Selasa, 2 Juni 2026 - 18:17 WITA

Menjaga Ingatan, Mencegah Kehilangan: Simulasi Kebakaran di Museum Negeri NTB

Selasa, 2 Juni 2026 - 17:23 WITA

Pancasila dari Bumi Gora untuk Perdamaian Dunia

Berita Terbaru

Diperlukan gerakan kolektif yang menjangkau keluarga, sekolah, komunitas, hingga ruang publik agar perubahan dapat berlangsung secara berkelanjutan (Foto: ntbprov.go.id / ceraken.id)

INFORIAL

Suara Kesetaraan dari Bumi Gora

Jumat, 5 Jun 2026 - 10:59 WITA

BEDAH BUKU

Menyembah Bendoro Cuan: Catatan Perlawanan dari Pinggir Zaman

Jumat, 5 Jun 2026 - 00:42 WITA