CERAKEN.ID — Mataram, 16 April 2026 — Di tengah dinamika pembangunan daerah yang kian kompleks, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan satu arah yang tegas dan mendasar: kemakmuran rakyat sebagai prasyarat menuju ambisi besar “Bangkit Bersama NTB Makmur Mendunia.”
Komitmen itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar di Hotel Lombok Raya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, tidak menutup mata terhadap realitas. Angka kemiskinan yang masih berada di atas 10 persen, dengan sekitar 2 persen masuk kategori ekstrem, menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh sekadar mengejar citra kemajuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” tegasnya, menggarisbawahi bahwa kesejahteraan masyarakat adalah fondasi utama, bukan sekadar dampak ikutan dari pembangunan.
Menata Ulang Paradigma Pembangunan
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap pendekatan pembangunan yang selama ini terlalu berorientasi pada kecepatan. Menurut Iqbal, pembangunan yang hanya mengejar akselerasi berisiko menciptakan ketimpangan.
“Jika pembangunan hanya mengejar kecepatan, pasti ada yang tertinggal dan itu adalah pembangunan yang rapuh,” ujarnya.
Paradigma baru yang diusung Pemprov NTB menempatkan desa sebagai titik awal. Pendekatan ini bukan tanpa alasan. Desa dipandang sebagai ruang paling konkret di mana kemiskinan berakar sekaligus dapat diurai secara sistematis.
Target yang ditetapkan pun ambisius namun terukur: nol desa dengan kemiskinan ekstrem pada 2029 dan penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit, setara rata-rata nasional.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov NTB menggelontorkan anggaran signifikan. Sebanyak Rp472 miliar dialokasikan langsung ke desa, ditambah Rp51 miliar untuk optimalisasi lahan dan irigasi.
Program Desa Berdaya menjadi tulang punggung intervensi, dengan 40 desa sebagai prioritas awal yang masing-masing mendapatkan dukungan lebih dari Rp1 miliar, serta 257 desa lainnya melalui pendekatan tematik.
Pendekatan yang digunakan bersifat bottom-up, memastikan bahwa setiap program lahir dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar asumsi perencana.
Langkah ini mulai menunjukkan hasil, terutama di sektor pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat dari 123 menjadi 134 menjadi indikator nyata bahwa intervensi yang tepat dapat langsung berdampak pada kesejahteraan.
“Ketika nilai tukar petani naik, kemiskinan turun dan di situlah kita menemukan jalan paling nyata,” kata Iqbal.
Dua Mesin Ekonomi: Pangan dan Pariwisata
Ke depan, NTB bertumpu pada dua sektor utama: ketahanan pangan dan pariwisata. Keduanya dinilai memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih dengan dukungan investasi strategis yang mencapai Rp1,3 triliun.
Selain itu, sebagai salah satu daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, NTB memperkuat kebijakan perlindungan menyeluruh.
Skema zero cost untuk keberangkatan PMI, peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis keterampilan, hingga pendampingan usaha pasca-penempatan menjadi bagian dari strategi besar menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan.
Di sisi lain, pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi langkah krusial yang tidak kalah penting. Salah satu keputusan besar yang diambil adalah melunasi seluruh utang daerah sebesar Rp632 miliar.
“Lebih baik memulai dari nol daripada memulai dari minus,” tegas Iqbal.
Langkah ini memang mengurangi ruang fiskal dalam jangka pendek, namun memberikan keleluasaan strategis dalam jangka panjang.
NTB kini memasuki tahun anggaran tanpa beban utang, sebuah kondisi yang membuka peluang untuk reformasi birokrasi yang lebih progresif, termasuk penerapan manajemen talenta dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank NTB Syariah.
Musrenbang sebagai Ruang Kolektif
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan.
“Musrenbang ini adalah ruang bersama untuk menyelaraskan aspirasi pusat dan daerah, sekaligus memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Digelar pada 14–16 April 2026, forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga masyarakat. Hasilnya, sebanyak 864 usulan berhasil dihimpun dan dirumuskan menjadi arah kebijakan pembangunan tahun 2027.
Tema besar yang diusung mencerminkan fokus NTB ke depan: transformasi pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan industri agromaritim, serta pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Dari perspektif nasional, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menilai kinerja penyerapan anggaran NTB cukup baik. Namun, ia mengingatkan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Masih adanya “tax gap” menjadi tantangan tersendiri, selisih antara potensi dan realisasi penerimaan yang belum tergarap optimal. Upaya ke depan akan difokuskan pada pemetaan potensi pajak dan retribusi, dengan dukungan pemerintah pusat.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi yang sehat, yang ditopang oleh investasi, ekspor, dan geliat sektor usaha, termasuk UMKM.
Menuju NTB yang Inklusif dan Mendunia
Dengan arah kebijakan yang semakin terstruktur, NTB kini menempatkan pembangunan sebagai orkestrasi kolektif. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor, melainkan fasilitator yang menghubungkan berbagai kepentingan; pusat dan daerah, publik dan swasta, hingga masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya investasi, tetapi dari seberapa jauh kesejahteraan itu dirasakan oleh masyarakat paling bawah,” ujar Iqbal.
Musrenbang 2026 pun menjadi lebih dari sekadar forum perencanaan. Ia menjelma sebagai penanda perubahan cara pandang; bahwa pembangunan harus berakar, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan fondasi yang kian kuat, NTB melangkah dengan optimisme baru. Dari desa-desa yang diperkuat, dari kebijakan yang dibersihkan, dan dari kolaborasi yang diperluas, jalan menuju NTB yang makmur dan mendunia kini tidak lagi sekadar visi, melainkan proses yang sedang berlangsung. (*)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun pemprov ntb
