CERAKEN.ID — Kunjungan kerja Lalu Muhamad Iqbal ke Desa Donggo, Kabupaten Bima, Selasa (3/3/2026), bukan sekadar agenda seremonial. Di desa yang berada di wilayah perbukitan itu, persoalan mendasar tentang air bersih kembali mengemuka, sebuah kebutuhan primer yang hingga kini belum sepenuhnya terjangkau warga.
Didampingi Kepala Dinas Desa NTB Lalu Hamdi, Kepala Dinas Sosial NTB Masyuri, serta Ketua Baznas NTB, Gubernur berdialog langsung dengan masyarakat.
Dari pertemuan itu terungkap ironi yang selama ini dihadapi warga: di atas desa telah tersedia tampungan air, namun belum bisa dimanfaatkan maksimal karena belum adanya jaringan pipa yang menyalurkan air ke rumah-rumah. Saat musim hujan tiba, air yang tersedia pun berubah keruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Air adalah kebutuhan dasar. Tidak boleh ada tampungan air yang tidak bisa dimanfaatkan hanya karena tidak ada pipa,” tegas Iqbal di hadapan warga.
Pernyataan itu menjadi sinyal komitmen pemerintah provinsi untuk segera membangun jaringan distribusi air. Bagi masyarakat Donggo, janji pemasangan pipa bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan harapan atas kehidupan yang lebih layak.
Air bersih tak hanya soal minum dan memasak, tetapi juga tentang kesehatan, martabat, dan efisiensi waktu, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang kerap memikul beban mengambil air.
Selain persoalan air, kunjungan ini juga diwarnai penyerahan bantuan langsung kepada masyarakat. Gubernur menyerahkan paket sembako, bantuan uang tunai, 50 sak semen untuk perbaikan jalan desa dan mushola, serta 1.000 bibit pohon untuk penghijauan di kawasan yang gundul.
“Bantuan ini mungkin tidak besar, tetapi ini adalah bentuk kehadiran pemerintah. Kita ingin memastikan masyarakat Donggo merasakan perhatian dan dukungan nyata,” ujarnya.
Data pendamping desa menunjukkan, terdapat 150 kepala keluarga di Desa Mbawa yang terdampak kemiskinan ekstrem dan menjadi fokus penanganan pemerintah.
Angka itu mencerminkan tantangan serius yang dihadapi wilayah Donggo. Iqbal menegaskan, pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
“Kita tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita hidup dalam kemiskinan ekstrem. Intervensi harus tepat sasaran dan kita akan kawal bersama agar program benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa intervensi tidak cukup hanya berupa bantuan sesaat. Dibutuhkan pendekatan terpadu, mulai dari infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menariknya, di tengah berbagai keterbatasan, Donggo menyimpan potensi sosial yang membanggakan.
Tercatat hampir 700 warga Donggo menjadi anggota TNI, sementara sejumlah putra-putri daerah berhasil menempuh pendidikan tinggi di Pulau Jawa dan Sulawesi. Capaian itu menunjukkan daya juang masyarakat yang kuat.
“Saya bangga dengan masyarakat Donggo. Dengan segala keterbatasan, banyak yang berhasil menjadi prajurit TNI dan sarjana. Ini bukti bahwa semangat dan tekad masyarakat Donggo luar biasa,” ungkap Iqbal.
Kebanggaan tersebut menjadi modal sosial penting dalam pembangunan. Di satu sisi, ada persoalan infrastruktur dasar yang mendesak.
Di sisi lain, ada semangat kolektif dan tradisi kedisiplinan yang tercermin dari banyaknya warga yang berkiprah di institusi militer dan pendidikan tinggi.
Kepala Dusun Sori Fo’o, Nasrudin, menyebut kunjungan gubernur sebagai peristiwa bersejarah. Menurutnya, ini adalah kali pertama seorang gubernur mengunjungi Donggo secara langsung.
“Kami sangat berterima kasih atas segala sumbangan dan perhatian yang diberikan. Ini adalah kunjungan gubernur pertama ke Donggo, dan masyarakat merasa sangat diperhatikan,” ujarnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Donggo, khususnya akses air bersih. Lebih jauh, pemerintah provinsi dituntut memastikan agar komitmen yang telah disampaikan benar-benar terealisasi dalam waktu yang terukur.
Donggo kini menanti air yang benar-benar mengalir ke rumah-rumah, bukan sekadar tertampung di ketinggian.
Di sanalah ukuran nyata kehadiran negara diuji, bukan pada banyaknya bantuan yang dibagikan, tetapi pada seberapa cepat dan tepat solusi diwujudkan bagi kebutuhan paling mendasar warganya.*(kominfotik)*
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun pemprov ntb
