CERAKEN.ID — Pelantikan Muhamad Ihwan, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 9 April 2026 menandai babak baru dalam arah kebijakan kebudayaan daerah.
Di tengah dinamika pembangunan yang kian menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian identitas, kehadiran figur baru dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kebudayaan menjadi momentum strategis.
Terlebih, pelantikan ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan bagian dari penyegaran birokrasi yang membawa pesan kuat: sektor kebudayaan tidak lagi bisa berjalan “biasa saja”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, secara eksplisit memberi penekanan bahwa pejabat yang dilantik harus mampu menunjukkan kinerja nyata dalam waktu relatif singkat, enam bulan. Target waktu ini bukan sekadar angka, melainkan bentuk tekanan sekaligus peluang.
Dalam konteks ini, Muhamad Ihwan dihadapkan pada tantangan untuk segera membaca peta persoalan, mengonsolidasikan kelembagaan, sekaligus menghadirkan program-program yang berdampak.
Kebudayaan sebagai Arus Utama Pembangunan
Secara normatif, arah kebijakan kebudayaan NTB sebenarnya telah memiliki landasan yang kuat. Mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, hingga Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Dewan Kebudayaan Daerah.
Bahkan dalam dokumen RPJMD 2025–2029, kebudayaan ditempatkan sebagai bagian integral dari visi pembangunan, khususnya dalam misi keempat: membangun pariwisata berkualitas, industri kreatif, dan pengembangan seni budaya.
Namun, persoalan klasik yang kerap muncul adalah kesenjangan antara dokumen kebijakan dan implementasi di lapangan. Kebudayaan sering kali masih diposisikan sebagai pelengkap, bukan penggerak utama.
Di sinilah letak pentingnya kepemimpinan baru di Dinas Kebudayaan: memastikan bahwa kebudayaan tidak lagi menjadi “sub isu”, melainkan isu utama yang menjiwai berbagai sektor pembangunan.
Indikator pembangunan kebudayaan NTB tahun 2026 yang ditargetkan berada pada kisaran 59,22–59,43 menunjukkan adanya ruang peningkatan yang cukup signifikan. Begitu pula dengan indeks literasi budaya, ekspresi budaya, warisan budaya, dan ekonomi budaya yang masing-masing memiliki target spesifik.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan refleksi dari kualitas ekosistem budaya yang hidup di tengah masyarakat.
Membaca Masalah: Ekosistem yang Rapuh
Jika menilik wujud permasalahan yang ada, terlihat jelas bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada program, tetapi pada ekosistem. Lemahnya ekosistem budaya berdampak langsung pada stagnasi ekonomi kreatif.
Pelaku seni tradisi masih menghadapi keterbatasan akses, baik dari sisi pendanaan, ruang ekspresi, maupun perlindungan hukum.
Ketimpangan infrastruktur budaya juga menjadi persoalan mendasar. Di satu sisi, terdapat ruang-ruang budaya yang relatif berkembang, namun di sisi lain masih banyak wilayah yang minim fasilitas.
Ketidakmerataan ini berpotensi memperlebar jurang antara pusat dan daerah dalam hal akses terhadap kebudayaan.
Selain itu, sektor pendidikan yang seharusnya menjadi fondasi pembentukan kesadaran budaya justru belum sepenuhnya berpihak. Kebudayaan masih sering ditempatkan sebagai materi tambahan, bukan sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter.
Ditambah lagi, lemahnya pengembangan riset dan dokumentasi membuat banyak warisan budaya rentan hilang tanpa jejak.
Strategi Enam Bulan: Dari Konsolidasi ke Aksi Nyata
Dalam kerangka waktu enam bulan, langkah pertama yang perlu dilakukan Muhamad Ihwan adalah konsolidasi internal. Restrukturisasi kelembagaan yang menempatkan Dinas Kebudayaan sebagai OPD tersendiri harus diikuti dengan penguatan fungsi dan koordinasi antarbidang.
Dengan struktur tipe B yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris, dan tiga bidang, efektivitas kerja sangat bergantung pada sinergi internal.
Namun, konsolidasi saja tidak cukup. Perlu ada langkah cepat (quick wins) yang dapat menunjukkan perubahan nyata. Misalnya, percepatan penetapan dan pengusulan cagar budaya. Program ini tidak hanya berdampak pada pelestarian, tetapi juga membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya.
Di sektor pengembangan, pendokumentasian warisan budaya tak benda harus menjadi prioritas. Ini bukan sekadar proyek administratif, melainkan upaya menyelamatkan identitas kolektif masyarakat NTB.
Fasilitasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku budaya juga penting untuk memastikan bahwa karya-karya lokal memiliki perlindungan dan nilai ekonomi.
Program seperti audisi dalang anak dan rekonstruksi tari tradisional dapat menjadi simbol regenerasi budaya. Namun, agar tidak berhenti pada seremoni, program-program ini perlu dirancang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas sebagai aktor utama.
Taman Budaya dan Museum: Ruang Hidup Kebudayaan
Revitalisasi Taman Budaya NTB menjadi langkah strategis untuk menciptakan ruang ekspresi yang hidup. Taman budaya tidak boleh sekadar menjadi tempat pertunjukan, tetapi harus berfungsi sebagai pusat interaksi, edukasi, dan kolaborasi.
Diplomasi budaya lintas daerah dan negara juga dapat memperluas jejaring sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya NTB ke panggung global.
Di sisi lain, pengembangan museum tematik dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan narasi sejarah dan budaya. Museum tidak lagi dipandang sebagai ruang statis, tetapi sebagai medium storytelling yang mampu menarik generasi muda.
Integrasi dengan kawasan wisata serta pemanfaatan media digital akan memperkuat daya tarik museum sebagai destinasi edukatif.
Masukan dan Saran: Menakar Kinerja Enam Bulan
Dalam kerangka evaluasi enam bulan, terdapat beberapa masukan strategis yang dapat menjadi pijakan:
Pertama, tetapkan indikator kinerja yang terukur dan realistis. Misalnya, jumlah cagar budaya yang ditetapkan, jumlah karya budaya yang terdokumentasi, atau peningkatan partisipasi komunitas dalam program kebudayaan. Tanpa indikator yang jelas, sulit mengukur keberhasilan secara objektif.
Kedua, perkuat kolaborasi lintas sektor. Kebudayaan tidak bisa berdiri sendiri. Sinergi dengan sektor pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga teknologi informasi menjadi kunci. Misalnya, integrasi kurikulum budaya di sekolah atau pengembangan platform digital untuk promosi budaya.
Ketiga, dorong partisipasi komunitas sebagai aktor utama. Pemerintah tidak bisa menjadi satu-satunya penggerak. Komunitas budaya harus diberi ruang, akses, dan kepercayaan untuk mengelola program-program kebudayaan.
Keempat, manfaatkan teknologi digital untuk dokumentasi dan promosi. Di era digital, kebudayaan harus hadir di ruang-ruang baru. Digitalisasi arsip, pertunjukan daring, hingga platform marketplace budaya dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memperluas jangkauan.
Kelima, fokus pada pemerataan akses. Program kebudayaan harus menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan. Ini penting untuk memastikan bahwa kebudayaan benar-benar menjadi milik semua, bukan hanya kelompok tertentu.
Keenam, bangun narasi besar kebudayaan NTB. Kebijakan dan program yang ada perlu dirangkai dalam satu narasi yang kuat: bahwa kebudayaan adalah identitas, kekuatan ekonomi, sekaligus alat diplomasi. Narasi ini penting untuk membangun kesadaran publik dan dukungan politik.
Penutup: Ujian Kepemimpinan
Enam bulan ke depan akan menjadi ujian awal bagi Muhamad Ihwan. Di satu sisi, waktu yang singkat menuntut kecepatan dan ketepatan. Di sisi lain, kompleksitas persoalan membutuhkan pendekatan yang matang dan berkelanjutan.
Namun, jika mampu memanfaatkan momentum ini dengan baik; melalui konsolidasi, inovasi, dan kolaborasi, Dinas Kebudayaan NTB berpeluang keluar dari bayang-bayang sebagai sektor pelengkap.
Ia dapat tampil sebagai motor penggerak pembangunan yang tidak hanya menjaga warisan masa lalu, tetapi juga menciptakan masa depan.
Pada akhirnya, keberhasilan tidak hanya diukur dari capaian angka indeks, tetapi dari sejauh mana kebudayaan benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat. Dan di situlah letak tantangan sekaligus harapan bagi kepemimpinan baru ini. (aks)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: liputan
