CERAKEN.ID — Pagi yang cerah di halaman Kantor Wali Kota Mataram menjadi saksi arah baru yang ditegaskan bagi jalannya pemerintahan daerah.
Di tengah barisan aparatur sipil negara yang tertata rapi, Mohan Roliskana menyampaikan pesan yang tidak sekadar administratif, tetapi juga strategis: Kota Mataram harus tetap berdiri sebagai daerah yang responsif, adaptif, dan berani melangkah lebih dulu.
Dalam apel pagi Senin (06/04/2026), suasana tidak hanya diwarnai rutinitas birokrasi, melainkan juga refleksi atas dinamika kebijakan nasional yang kian menuntut ketangkasan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, pimpinan OPD, hingga seluruh ASN, Wali Kota menegaskan posisi Mataram sebagai barometer, sebuah istilah yang bukan tanpa beban, tetapi juga penuh tanggung jawab.
Pernyataan itu lahir di tengah realitas baru: pengetatan fiskal yang digulirkan pemerintah pusat. Salah satu yang paling krusial adalah penyesuaian belanja pegawai agar berada di bawah 30 persen dari APBD.
Kebijakan ini, bagi banyak daerah, bukan sekadar angka, tetapi tantangan struktural yang menyentuh langsung jantung pengelolaan pemerintahan.
Namun bagi Mataram, tantangan tersebut justru dibaca sebagai ruang untuk berbenah. Mohan Roliskana melihatnya sebagai momentum untuk menata ulang prioritas, merancang ulang program kerja, dan memperkuat tata kelola birokrasi agar tetap berjalan efektif tanpa kehilangan efisiensi.
Dalam kerangka itu, keberanian mengambil keputusan menjadi kata kunci.
“Kota Mataram harus tetap menjadi barometer,” tegasnya, seraya menekankan bahwa kebijakan yang lahir dari daerah tidak boleh sekadar reaktif, tetapi juga visioner.
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Pemerintah Kota Mataram kerap menjadi rujukan bagi daerah lain, sebuah pengakuan diam-diam bahwa pendekatan yang diambil dinilai logis dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Namun, menjadi pelopor tentu tidak mudah. Ada konsekuensi yang harus ditanggung, terutama ketika kebijakan pusat menuntut penyesuaian cepat di tingkat daerah.
Di sinilah, menurut Wali Kota, efisiensi tidak boleh berhenti sebagai jargon. Ia harus menjelma menjadi praktik sehari-hari dalam tubuh birokrasi.
Pengurangan penggunaan bahan bakar, penghematan kertas dan alat tulis kantor, hingga pengendalian biaya operasional menjadi contoh konkret yang disorot. Langkah-langkah ini mungkin tampak sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten dan kolektif, akan membentuk budaya baru dalam pengelolaan anggaran; budaya yang lebih sadar, terukur, dan bertanggung jawab.
Lebih jauh, Mohan Roliskana menggarisbawahi bahwa setiap daerah memiliki ruang kreativitasnya sendiri. Kebijakan efisiensi tidak harus seragam, tetapi harus kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Dalam konteks Mataram, kreativitas itu menjadi penting agar efisiensi tidak justru menghambat pelayanan publik.
Di balik seluruh penegasan tersebut, terselip satu pesan yang lebih dalam: bahwa menjadi bagian dari sistem pemerintahan berarti harus tegak lurus terhadap kebijakan nasional.
Tidak selalu mudah, bahkan kerap menuntut kompromi antara idealisme dan realitas. Namun, bagi jajaran Pemerintah Kota Mataram, itulah konsekuensi dari tanggung jawab publik yang diemban.
Apel pagi itu pun berakhir seperti biasa, tetapi gema pesannya masih terasa. Di tengah tekanan fiskal dan tuntutan efisiensi, Mataram diingatkan untuk tidak sekadar bertahan, melainkan terus bergerak maju; menjadi contoh, sekaligus pembelajar dalam lanskap pemerintahan yang terus berubah. (*)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun pemkot mataram
