CERAKEN.ID — Pemerintah Kota Mataram kembali menegaskan arah kebijakan pembangunannya: memastikan kesejahteraan warga melalui penurunan kemiskinan dan percepatan penanganan stunting. Komitmen ini tercermin dalam pemaparan kinerja daerah yang berlangsung di Command Center, Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (4/4/2026), dalam forum strategis bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Di hadapan tim penilai, Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. L. Alwan Basri, memaparkan capaian yang menunjukkan tren menggembirakan. Angka kemiskinan yang sebelumnya berada di level 8,62 persen pada 2023, berhasil ditekan menjadi 7,15 persen pada 2025.
Penurunan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari hampir 4.000 jiwa yang berhasil keluar dari garis kemiskinan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Capaian tersebut tidak hadir secara kebetulan. Pemerintah Kota Mataram mengarahkan intervensinya melalui tiga strategi utama: mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta menekan kantong-kantong kemiskinan.
Dengan dukungan anggaran lebih dari Rp65 miliar, berbagai program dijalankan secara terstruktur, mulai dari bantuan sosial hingga pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar yang menyasar lebih dari 90 ribu penerima manfaat.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Di sektor kesehatan, capaian tak kalah signifikan terlihat dalam penanganan stunting. Berdasarkan data EPPGBM, prevalensi stunting di Kota Mataram turun drastis dari 17,13 persen pada 2022 menjadi 5,53 persen pada 2025.
Penurunan ini menempatkan Mataram sebagai salah satu daerah dengan progres percepatan stunting yang patut diperhitungkan.
Keberhasilan tersebut ditopang oleh pendekatan konvergen lintas sektor. Penanganan stunting tidak lagi dilihat semata sebagai persoalan kesehatan, melainkan sebagai isu multidimensional yang mencakup gizi, pola asuh, sanitasi, hingga lingkungan.
Dukungan anggaran lebih dari Rp44,8 miliar memperkuat berbagai intervensi, baik yang bersifat spesifik seperti pemberian gizi tambahan, maupun sensitif seperti penyediaan air bersih dan edukasi keluarga.
Selain itu, inovasi daerah turut memainkan peran penting. Aplikasi SEPADAN, misalnya, menjadi instrumen strategis dalam pemutakhiran data kemiskinan secara lebih akurat dan dinamis. Dengan basis data yang kuat, intervensi kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, sekaligus meminimalisir potensi kesalahan dalam distribusi bantuan.
Catatan Kritis
Meski demikian, apresiasi yang diberikan oleh panelis dari Kementerian Dalam Negeri, Aditya, juga disertai dengan sejumlah catatan kritis. Ia menyoroti pentingnya memperjelas langkah konkret dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin di sektor informal, serta memperkuat intervensi bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia.
Catatan ini menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan sosial tidak berhenti pada capaian agregat. Di balik angka-angka yang menurun, terdapat kompleksitas persoalan yang membutuhkan pendekatan lebih spesifik dan berkelanjutan.
Sektor informal, misalnya, sering kali berada di wilayah abu-abu kebijakan, dengan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial dan peluang ekonomi yang stabil.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Mataram menegaskan bahwa berbagai program telah dirancang secara berkelanjutan. Pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga fasilitasi akses ekonomi terus didorong untuk mengakselerasi transformasi dari sektor informal menuju sektor formal.
Sementara itu, intervensi terhadap kelompok rentan diperkuat melalui integrasi bantuan sosial, layanan kesehatan, serta program pemberdayaan berbasis data.
Forum ini pada akhirnya tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga ruang refleksi bagi Pemerintah Kota Mataram untuk terus menyempurnakan strategi pembangunan. Komitmen yang disampaikan Sekda menjadi penegas arah tersebut: menurunkan kemiskinan, menuntaskan stunting, dan memastikan setiap warga memiliki kesempatan hidup yang lebih sejahtera.
Di tengah dinamika kebijakan nasional dan tantangan ekonomi global, konsistensi dan keberlanjutan menjadi kunci. Kota Mataram menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang terukur, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian berinovasi, pembangunan yang inklusif bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(*)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun ppid kota mataram
