CERAKEN.ID — Di tengah riuh informasi digital, kabar dari akun resmi Pemerintah Kota Mataram pada Rabu, 8 April 2026 terasa seperti jeda yang menenangkan. Angka kemiskinan turun menjadi 7,15 persen pada 2025, sementara prevalensi stunting ditekan hingga 5,53 persen berdasarkan data e-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)
Dua indikator yang selama ini menjadi pekerjaan rumah banyak daerah, kini menunjukkan pergerakan yang menjanjikan.
Namun dalam logika pembangunan, capaian bukanlah garis akhir. Ia justru titik awal dari pekerjaan yang lebih kompleks: menjaga keberlanjutan, memperdalam dampak, dan memastikan bahwa angka-angka itu benar-benar berakar dalam kehidupan warga.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Kota Mataram, melalui berbagai program konkret; mulai dari bantuan sosial untuk lebih dari 90 ribu warga, pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga intervensi gizi dan perbaikan sanitasi, telah membangun fondasi yang cukup kuat. Dukungan anggaran sebesar Rp65 miliar untuk penanganan kemiskinan dan Rp44,8 miliar untuk stunting menjadi bukti keseriusan tersebut.
Apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa arah kebijakan yang diambil sudah berada di jalur yang tepat. Namun seperti lazimnya dalam evaluasi kebijakan publik, selalu ada catatan: perlunya penguatan program, terutama bagi pekerja sektor informal dan kelompok rentan.
Catatan inilah yang sesungguhnya membuka ruang refleksi sekaligus arah ke depan.
Dari Bantuan ke Kemandirian
Salah satu tantangan utama setelah penurunan angka kemiskinan adalah menghindari jebakan ketergantungan. Bantuan sosial memang penting sebagai jaring pengaman, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya strategi.
Langkah berikutnya adalah mendorong transisi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi. Program pelatihan kerja dan pemberdayaan UMKM yang telah berjalan perlu ditingkatkan kualitasnya, bukan hanya dari sisi jumlah peserta, tetapi juga relevansi keterampilan dengan kebutuhan pasar.
Di sinilah pentingnya membangun ekosistem ekonomi lokal yang terhubung. Pelatihan harus diikuti dengan akses permodalan, pendampingan usaha, hingga koneksi ke pasar. Tanpa itu, keterampilan yang dimiliki berisiko tidak terkonversi menjadi pendapatan.
Bagi sektor informal, yang menjadi catatan utama Kemendagri, pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual diperlukan. Banyak pekerja informal tidak terjangkau oleh skema formal karena sifat pekerjaan yang tidak tetap. Maka, kebijakan harus hadir dengan skema perlindungan sosial yang adaptif: asuransi mikro, akses pembiayaan kecil, hingga ruang usaha yang legal dan aman.
Stunting: Menjaga dari Hulu ke Hilir
Penurunan angka stunting menjadi 5,53 persen adalah capaian yang patut diapresiasi. Namun, stunting bukan hanya persoalan gizi, melainkan persoalan ekosistem.
Intervensi gizi untuk ibu dan anak harus terus diperkuat, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Akses air bersih, sanitasi layak, pola asuh, hingga edukasi keluarga menjadi faktor penentu yang sama pentingnya.
Ke depan, pendekatan yang lebih terintegrasi perlu diperkuat di tingkat komunitas. Posyandu, kader kesehatan, dan tenaga pendamping keluarga harus menjadi ujung tombak yang didukung dengan data yang akurat dan real-time.
Teknologi digital bisa dimanfaatkan untuk memantau pertumbuhan anak, memastikan intervensi tepat sasaran, dan mencegah kasus baru sejak dini.
Lebih jauh, stunting juga terkait dengan kondisi ekonomi keluarga. Di sinilah irisan antara program penanggulangan kemiskinan dan stunting menjadi sangat penting.
Keluarga yang sejahtera secara ekonomi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap gizi dan layanan kesehatan.
Memperkuat Data, Mempertegas Sasaran
Salah satu kunci keberhasilan program sosial adalah ketepatan sasaran. Dalam banyak kasus, masalah bukan pada kurangnya anggaran, tetapi pada distribusi yang tidak tepat.
Mataram perlu terus memperbarui basis data terpadu yang mencerminkan kondisi riil masyarakat. Data tidak hanya harus akurat, tetapi juga dinamis, mampu menangkap perubahan kondisi ekonomi warga secara cepat.
Integrasi data antar perangkat daerah menjadi penting. Data kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan harus saling terhubung, sehingga kebijakan yang diambil bersifat komprehensif, bukan sektoral.
Kolaborasi sebagai Kunci
Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan kemiskinan dan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor: swasta, akademisi, komunitas, hingga organisasi masyarakat sipil.
Dunia usaha, misalnya, dapat berperan dalam membuka lapangan kerja, memberikan pelatihan berbasis industri, hingga mendukung program CSR yang tepat sasaran. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset dan inovasi. Sementara komunitas lokal menjadi jembatan yang memastikan program benar-benar menyentuh masyarakat.
Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap program pembangunan.
Menjaga Konsistensi, Menghindari Euforia
Capaian sering kali membawa euforia. Namun dalam pembangunan, euforia bisa menjadi jebakan jika tidak diimbangi dengan konsistensi.
Pemerintah Kota Mataram perlu menjaga ritme kerja, memastikan bahwa program yang telah berjalan tidak hanya berlanjut, tetapi juga berkembang. Evaluasi berkala harus dilakukan, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan ruang perbaikan.
Yang tidak kalah penting adalah menjaga komunikasi publik. Transparansi dalam menyampaikan capaian dan tantangan akan membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi yang lebih luas.
Menuju Kesejahteraan yang Inklusif
Pada akhirnya, tujuan dari semua upaya ini sederhana namun mendalam: menghadirkan kesejahteraan yang inklusif. Kesejahteraan yang tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari warga.
Mataram telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. Penurunan kemiskinan dan stunting menjadi bukti bahwa kebijakan yang tepat, didukung dengan implementasi yang konsisten, dapat menghasilkan dampak nyata.
Namun perjalanan masih panjang. Tantangan akan terus berubah, dan kebijakan harus mampu beradaptasi.
Jika capaian hari ini adalah fondasi, maka pekerjaan ke depan adalah membangun di atasnya—dengan lebih kokoh, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan.
Dan di sanalah, masa depan Mataram sedang ditulis: bukan hanya sebagai kota yang tumbuh, tetapi sebagai kota yang merawat warganya. (aks)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: liputan


























































