CERAKEN.ID — Pemerintah Kota Mataram menegaskan arah kebijakan yang tidak biasa di tengah tekanan global: melakukan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (paruh waktu). Di saat yang sama, persoalan sampah tetap diposisikan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan 2026 hingga 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, saat membuka Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat–Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MPBM-RKPD) 2027 di Aula Lantai 3 Kantor Wali Kota, Selasa (31/03/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan realitas ekonomi yang terus berubah.
Dalam arahannya, Mohan menekankan bahwa adaptasi kebijakan menjadi keniscayaan. Dinamika geopolitik global dan tekanan ekonomi yang menyertainya telah memaksa pemerintah daerah untuk menata ulang prioritas, termasuk melakukan rekonstruksi belanja agar lebih tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita harus adaptif. Program dan kerangka kerja pemerintah daerah harus disusun mengikuti perkembangan situasi yang ada. Termasuk melakukan rekonstruksi belanja agar lebih tepat sasaran dan efisien,” ujarnya.
Namun di balik narasi efisiensi, terdapat keputusan penting yang menunjukkan keberpihakan pada keberlanjutan layanan publik: mempertahankan tenaga PPPK paruh waktu. Dalam konteks birokrasi modern, keberadaan tenaga ini tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan bagian integral yang menopang operasional pelayanan sehari-hari.
Keputusan tersebut bukan tanpa konsekuensi. Pemerintah Kota Mataram harus melakukan penyesuaian anggaran secara cermat agar keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kebutuhan pelayanan tetap terjaga. Ini menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika ruang fiskal semakin terbatas.
Selain isu ketenagakerjaan, perhatian pemerintah juga tetap tertuju pada persoalan sampah yang hingga kini menjadi pekerjaan rumah besar. Dalam perencanaan 2026–2027, penanganan sampah tidak hanya dilihat sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari kualitas hidup perkotaan dan citra daerah.
Forum MPBM-RKPD 2027 yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Mujiburrahman, Sekretaris Daerah Alwan Basri, serta jajaran perangkat daerah dan unsur Forkopimda, menjadi momentum konsolidasi lintas sektor. Hadir pula perwakilan dari Pemerintah Provinsi NTB, menandakan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan provinsi dalam merespons tantangan bersama.
Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, pilihan kebijakan Pemerintah Kota Mataram menunjukkan pendekatan yang berimbang: efisiensi tanpa mengabaikan aspek sosial, serta pembangunan yang tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan tidak semata soal penghematan anggaran, tetapi juga tentang bagaimana memastikan keberlanjutan layanan publik dan menjaga stabilitas sosial.
Dalam konteks tersebut, menjaga tenaga PPPK paruh waktu dan memprioritaskan penanganan sampah menjadi dua sisi dari upaya yang sama, menghadirkan pemerintah yang responsif, adaptif, dan tetap berpihak pada masyarakat.(*)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: akun pemkot mataram
