CERAKEN.ID — Kabar itu datang dari ruang digital, singkat namun sarat makna. Akun media sosial Pemerintah Kota Mataram mengumumkan sebuah capaian yang tidak sekadar simbolik: masuk dalam 10 besar kota paling maju di Indonesia berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025.
“Kota Mataram terus melaju!” demikian narasi yang disampaikan. Sebuah pernyataan optimistis yang, jika ditelisik lebih dalam, bukan sekadar jargon, melainkan refleksi dari dinamika pembangunan yang tengah berlangsung.
Di balik pengumuman itu, terdapat kerja panjang, kebijakan berlapis, dan adaptasi terhadap perubahan zaman yang tidak sederhana. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, saat dihubungi pada Minggu, 12 April 2026, menjelaskan bahwa capaian tersebut merujuk pada rilis resmi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), melalui instrumen Indeks Daya Saing Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah, untuk 2025 Kota Mataram masuk dalam 10 besar secara nasional. Jika khusus kota luar Jawa, kita berada di posisi tiga besar di bawah Banjarmasin dan Samarinda,” ujarnya.
Pernyataan ini menandai lompatan penting. Jika pada 2024 Mataram masih berada dalam kategori “cluster kota termaju” di luar Jawa, dengan posisi kedua setelah Gorontalo, maka 2025 menjadi momentum integrasi: Mataram tidak lagi sekadar kompetitif di luar Jawa, tetapi mampu bersaing di panggung nasional.
Performa Sejumlah Pilar
Berdasarkan data yang disodorkan Ramadhani, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sendiri bukan sekadar angka. Ia adalah instrumen komprehensif yang dirancang untuk mengukur produktivitas, efisiensi, dan kapasitas inovasi daerah.
Dengan basis 12 pilar, mulai dari lingkungan, sumber daya manusia, hingga inovasi, IDSD berfungsi sebagai kompas kebijakan menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Dalam konteks Mataram, sejumlah pilar menunjukkan performa yang menonjol.
Pada pilar Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi, misalnya, kota ini mencatat skor tinggi. Digitalisasi menjadi wajah baru birokrasi: layanan publik berbasis elektronik, sistem perizinan terintegrasi seperti OSS-RBA, hingga keberadaan Command Center sebagai pusat kendali informasi kota.
Transformasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang perubahan budaya kerja. Pemerintahan yang sebelumnya identik dengan prosedur panjang kini bergerak menuju efisiensi dan transparansi.
Namun, pertanyaannya: sejauh mana transformasi ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat?
Digitalisasi sering kali menghadapi paradoks. Di satu sisi, ia mempercepat layanan. Di sisi lain, ia berpotensi menciptakan kesenjangan baru, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya melek teknologi.
Di sinilah pentingnya memastikan bahwa inovasi tidak berhenti pada sistem, tetapi juga menjangkau manusia.
Pilar Pasar Produk menjadi kekuatan lain Mataram. Skor maksimal pada sektor ini menunjukkan dinamika ekonomi lokal yang hidup. Pasar tradisional seperti Kebon Roek dan Cakranegara tidak hanya bertahan, tetapi juga direvitalisasi.
Sementara itu, UMKM, terutama di sektor kuliner dan kerajinan, mendapat ruang melalui berbagai festival dan promosi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak harus menghapus tradisi. Justru, ketika dikelola dengan baik, pasar tradisional dan UMKM dapat menjadi tulang punggung ekonomi kota yang berkelanjutan.
Namun demikian, tantangan tetap ada. Persaingan dengan produk luar daerah, perubahan pola konsumsi, serta penetrasi pasar digital global menuntut pelaku usaha lokal untuk terus beradaptasi. Tanpa pendampingan yang konsisten, capaian pada indikator ini berisiko stagnan.
Pada pilar Dinamisme Bisnis, Mataram memperlihatkan iklim usaha yang relatif kondusif. Kehadiran Mal Pelayanan Publik, penyederhanaan perizinan, serta program inkubasi bisnis menjadi indikator bahwa pemerintah berupaya menciptakan ruang tumbuh bagi wirausaha.
Kota ini juga mulai merangkul ekosistem startup lokal, sebuah langkah yang penting di era ekonomi berbasis inovasi. Namun, keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh kemudahan memulai usaha, tetapi juga oleh keberlanjutan usaha itu sendiri.
Banyak startup yang lahir, tetapi tidak sedikit yang gugur di tengah jalan. Ini menunjukkan perlunya strategi lanjutan: akses pembiayaan, mentoring berkelanjutan, hingga integrasi dengan pasar yang lebih luas.
Kapabilitas inovasi menjadi pilar berikutnya yang menonjol. Berbagai program, mulai dari layanan administrasi kependudukan digital hingga pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti “Tempah Dedoro”, menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu harus berbasis teknologi tinggi. Ia bisa lahir dari kebutuhan lokal yang direspons secara kreatif.
Kolaborasi dengan perguruan tinggi di Mataram juga menjadi langkah strategis. Dunia akademik menyediakan basis riset, sementara pemerintah menyediakan ruang implementasi. Jika sinergi ini terus diperkuat, Mataram berpotensi menjadi laboratorium inovasi daerah yang berkelanjutan.
Sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram memiliki keunggulan struktural: infrastruktur yang relatif memadai, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih lengkap, serta kepadatan penduduk yang menciptakan pasar domestik yang kuat.
Namun, keunggulan ini juga membawa konsekuensi. Urbanisasi, tekanan terhadap lingkungan, serta kebutuhan layanan publik yang terus meningkat menjadi tantangan yang harus diantisipasi.
Kota yang kompetitif bukan hanya yang tumbuh cepat, tetapi yang mampu mengelola pertumbuhan itu secara berkelanjutan.
Beberapa Catatan Penting
Pertanyaannya kemudian: bagaimana agar capaian IDSD ini tidak berhenti sebagai prestasi administratif, tetapi benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat?
Ada beberapa catatan penting.
Pertama, memperluas inklusi digital. Digitalisasi harus diiringi dengan literasi teknologi yang merata. Pelatihan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, perlu diperkuat agar tidak ada yang tertinggal dalam transformasi ini.
Kedua, memperdalam ekosistem UMKM. Dukungan tidak cukup pada tahap promosi. Akses terhadap permodalan, pendampingan bisnis, hingga integrasi ke rantai pasok nasional dan global perlu diperluas.
Ketiga, menjaga keseimbangan lingkungan. Inovasi seperti “Tempah Dedoro” perlu diperluas dan direplikasi. Pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, dan mitigasi risiko lingkungan harus menjadi bagian integral dari pembangunan.
Keempat, memperkuat kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan komunitas, akademisi, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan inovasi.
Kelima, mengukur dampak secara nyata. Indikator makro seperti IDSD penting, tetapi yang lebih penting adalah dampak mikro: apakah pelayanan publik semakin mudah diakses, apakah pendapatan masyarakat meningkat, apakah kualitas hidup membaik.
Capaian Mataram dalam IDSD 2025 adalah sebuah penanda bahwa kota ini berada di jalur yang tepat. Namun, seperti halnya perjalanan mendaki, mencapai satu titik bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses yang lebih panjang.
Di tengah perubahan global yang cepat, daya saing bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dan bagi Mataram, tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan posisi, tetapi memastikan bahwa setiap angka dalam indeks benar-benar bermakna bagi warganya.
Karena pada akhirnya, kota yang maju bukan diukur dari peringkatnya, melainkan dari seberapa jauh ia mampu menghadirkan kesejahteraan yang nyata; di jalan-jalan kecil, di pasar tradisional, di ruang-ruang kelas, dan di kehidupan sehari-hari masyarakatnya. (aks)
Penulis : aks
Editor : ceraken editor
Sumber Berita: liputan
